DPRD Makassar apresiasi Wali Kota perjuangkan K2

0
44

MAKASSAR — DPRD Kota Makassar mengapresiasi keinginan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto untuk memperjuangkan para pegawai, khususnya tenaga honorer yang masuk dalam kategori dua (K-2).

“Apa yang dilakukan wali kota memang sudah seharusnya karena wali kota itu sama sepert orang tua bagi para pegawai di pemerintahan tanpa terkecuali,” kata Anggota Komisi A DPRD Makassar Abdi Asmara di Makassar, Minggu.

Dia mengatakan, adanya penegasan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi dengan menyebut tenaga honorer K-2 tidak akan diangkat menuai banyak kritikan.

Menurut dia, penegasan yang dikeluarkannya itu melukai hati para tenaga honorer yang banyak bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat karena mengabdi untuk diangkat.

“Setiap kepala daerah harus bersama-sama memperjuangkan K2, karena ini adalah program pemerintah pusat yang sejak dulu untuk mengangkat K2,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Makassar Abdul Wahab Tahir juga mendukung penuh langkah Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto yang saat ini berjuang ke pusat agar tenaga honorernya dapat diangkat menjadi PNS.

“Wali kota seperti itu yang dibutuhkan karena mengedepankan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk itu, Komisi A juga akan turut mendukung perjuangan Pak Danny,” ungkapnya.

Olehnya itu, lanjut dia, Kamis (28/1) pekan depan, Komisi A yang membidangi masalah Hukum dan Pemerintahan ini akan berangkat ke Jakarta untuk membawa petisi terkait dengan masalah tersebut.

“Nanti kita akan ketemu Komisi II DPR-RI untuk memperjuangkan honorer K2. Kasihan mereka yang sudah berpuluh-puluh tahun mengabdi, tiba-tiba ada statement menteri yang membuat honorer menjadi pesimistis dan tidak bisa menjadi PNS,” tegasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto menilai keputusn pemerintah pusat soal K2 tidak melihat dari sudut pandang kondisi daerah. Dan pasti akan menyulitkan Pemda kalau berlaku seperti itu.

Menurut dia, khusus di Pemkot Makassar ada sekitar 300 PNS yang pensiun setiap tahunnya, maka keputusan Kemenpan-RB dinilai sangat tidak bijak. Sebab honorer K2 dinilai layak mengganti PNS yang pensiun.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here