Uang Makam Minum RSUD Latopas Bergulir di Kejari Jeneponto

0
7

JENEPONTO, CNEWS – Perkara Korupsi uang makan minum temuan BPK RI kurang Lebih 800 Juta rupiah, kini Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Sulselbar Lembaga Pengawas Pengguna Anggaran Republik Indonesia (LPPA-RI) Syamsuddin Nompo akan terus mendesak Kejaksaan Negeri Jeneponto (Kejari) agar segera menetapkan tersangkanya. Jelas Syamsuddin balik Via telepon Minggu (10/4).

“Penanganan perkara dugaan Korupsi, hasil temuan BPK RI tahun 2014, sebaiknya segera menetapkan tersangkanya yang melibatkan Syamsil dan Siti Suleha, ini sudah cukup lama penanganannya” Ucap Syamsuddin Nompo.

Dirinya menambahkan meskipun kasus ini terus bergulir dikejaksaan negeri Jeneponto (Kejari) namun kepastian hukumnya di nanti publik agar secepatnya dituntaskan penanganannya. Kata dia

“LPPA RI akan terus mengkawal kasus ini dan mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Jeneponto agar segera menuntaskan kepastian hukum uang makan minum RSUD Lanto Daeng Pasewang Jeneponto, adanya dugaan kerugian negara yang cukup besar hasil temuan BPK RI tahun 2014” Ucapnya.

Sementara Pihak Kejaksaan negeri Jeneponto (Kejari) belum bisa meyimpulkan secara pasti, namun kasus perkara uang makan minun RSUD Latopas masih dalam penyidikan. Kata Ahmad Jafar.

“Perkara dugaan korupsi Uang makan minum RSUD Latopas masih dalam penyidikan untuk meyimpulkan secara pasti,
nanti kita lihat dalam waktu dekat akan ada tersangkanya”Ucap Ahmad.

Selain itu Kaharuddin mengemukakan, balik Via telepon bahwa dugaan kerugian negara 15,9 M yang dilaporkan oleh salah satu LSM, dari tim pemeriksa BPKP RI tidak menemukan adanya kerugian negara. Kata dia

“BPK-P RI Sekira bulan Maret kemarin, melakukan pemeriksan secara intens namun tidak menemukan adanya indikasi kerugian negara” Ucap Kaharuddin (**)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here