Duit APBD Torut Diduga Mengalir ke Toraja TV

0
64

TORAJAPolres Tana Toraja akan mengusut adanya aliran dana dari APBD Toraja Utara yang diduga mengalir ke operator TV kabel atas nama PT Toraja TV.

Hal tersebut dikatakan Kasat Reskrim Polres Tana Toraja, AKP Mathius Tappi kepada sejumlah awak media. Mathius berkomentar seperti itu, menanggapi permintaan KPID untuk menertibkan TV Kabel yang beroperasi di Kabupaten Toraja Utara.

Informasi yang dihimpun, kerjasama antara Pemkab Toraja Utara serta DPRD Toraja Utara dengan TV Kabel Toraja TV itu, tertuang dalam MoU. Dan sudah berlangsung beberapa tahun. Namun ditengarai telah melanggar UU Penyiaran no. 32 tahun 2002 serta peraturan pemerintah No 52 Tahun 2005.

“Kita akan segera melakukan penyelidikan apa memang ada APBD mengalir ke Toraja TV. Sekaligus mengecek langsung apakah Toraja TV sudah memiliki izin penyiaran,” beber Mathius Tappi, Senin (25/4/2016), seperti dikutip dari salah satu media online.

Sebelumnya Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Sulawesi Selatan meminta aparat kepolisian menertibkan TV kabel Toraja TV. Selain karena tidak mengantongi izin penyelenggaraan penyiaran (IPP), TV kabel tersebut bahkan melakukan produksi siaran.

“Lembaga  penyiaran berlangganan atau dikenal dengan istilah TV kabel itu hanya berfungsi sebagai redistribusi konten siaran. Tidak diperbolehkan melakukan produksi penyiaran seperti peliputan, live event ataupun produksi on air. Jika melanggar pemilik TV kabel dapat terancam pidana,” ujar Komisioner KPID Sulsel, Fauziah Erwin.

Fauziah menjelaskan jika pihaknya sebagai pintu pertama untuk memperoleh IPP tetap dari pemerintah pusat sama sekali tidak mengenal Toraja TV. Sejauh ini baru satu TV kabel di Toraja Utara yang pernah berurusan dengan KPID, yakni PT Media Nusantara. Itupun kata Fauziah IPP prinsip yang dimiliki PT Media Nusantara sudah kadaluarsa.

“Secara izin prinsip yang dikantongi PT Media Nusantara itu sudah berakhir. Dengan kata lain secara teknis sudah tidak bisa bersiaran apalagi melakukan MoU dengan pihak Pemkab maupun DPRD setempat. Jadi jika melanggar pemilik TV kabel akan berhadapan dengan kepolisian,” tegas mantan Kepala Biro Metro TV Makassar itu.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here