Telusuri Kerugian Negara, Kejati Sulselbar Periksa Kadis Koperasi Makassar

0
24

MAKASSAR — Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) Makassar Gani Sirman terkait penyimpangan penyaluran dana bergulir.

“Benar, dia (Kadis Koperasi) kita panggil untuk kepentingan pemeriksaan dan sejauh ini dia cukup kooperatif,” ujar Koordinator Bidang Pidana Khusus Kejati Sulselbar Noer Adi di Makassar, Selasa kemarin.

Dia mengatakan, pemeriksaan Gani Sirman dalam kasus penyaluran dana bergulir ini hanya sebatas saksi, meskipun sudah ada dua yang ditetapkan menjadi tersangka.

Noer mengaku jika Dinas Koperasi dan UMKM Makassar khususnya kepala dinas mengetahui banyak tentang mekanisme dan proses pencairan dan bergulir yang belakangan diindikasikan terjadi penyimpangan kerugian negara.

“Hanya sebatas saksi. Kan dia ini mengetahui banyak mekanisme pengusulan dan pencairan dana bergulirnya dan koperasi apa saja yang berhak mendapatkannya,” katanya.

Sebelumnya, Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Pelabuhan, Makassar, yang menyelidiki kasus ini sejak awal sudah sampai pada tahap penyidikan dan menemukan adanya dugaan penyimpangan.

Namun seiring dengan berjalannya waktu, kasus ini kemudian diambil alih penanganannya oleh Kejati Sulselbar untuk dilanjutkan dan dituntaskan karena penetapan tersangka sudah selesai dilakukan.

“Kasus ini sudah setahun lalu kita tangani dan pemeriksaan saksi-saksinya sudah selesai. Tersangkanya juga sudah kita tetapkan, tapi belum bisa kita sebut nama atau inisialnya karena dikhawatirkan akan kabur,” ujar Kepala Cabang Kejari Pelabuhan Herzen Suryo Pramudityo.

Dia mengatakan, dua alat bukti yang dimilikinya serta satu di antaranya keputusan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan menjadi dasar penetapan itu.

Dalam kasus tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM pada 2014 mengucurkan dana bantuan untuk salah satu koperasi di Makassar. Namun pencairan dana tersebut tidak digunakan sesuai peruntukannya dan dianggap menyalahi prosedur.

Menurut Herzen, koperasi yang dimaksud diduga tidak aktif namun tetap diberikan bantuan. Kuat dugaan terjadi pemalsuan tanda tangan.

Selain itu diduga ada perubahan status koperasi dari tidak aktif menjadi aktif tanpa melalui prosedur seperti rapat pengurus koperasi.

Dia menuturkan pihaknya baru menemukan satu koperasi bermasalah, namun masih ada lagi sekitar 20 koperasi yang diduga juga bermasalah.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Abdul Gani Sirman menyatakan pihaknya sempat menerima informasi adanya indikasi perbuatan melawan hukum dalam pemberian dan pengelolaan dana koperasi pada 2014.

“Belum ada informasi jelas yang kami terima soal adanya tersangka dalam kasus ini,” kilahnya.

Gani juga pernah mengatakan bahwa penyaluran dana bergulir tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan Kementerian Koperasi dan UKM melalui LPDB-KUMKM dan bukan kewenangannya.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here