Kepala BPN Maros Akui tidak Tahu Dugaan Penggelembungan Anggaran Pembebasan Lahan Bandara

0
51

MAKASSAR — Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Maros yang melakukan pengukuran luas lahan pada pembebasan lahan tahap III Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar mengaku tidak tahu menahu adanya dugaan penggelembungan anggaran pembebasan.

“Kami tidak tahu itu karena semua tim yang terlibat itu ada tugas masing-masingnya dan kami di BPN Maros tidak mengetahui berapa harga tanah yang ditetapkan itu,” ujar Kepala BPN Maros Andi Nuzulia kepada media di Makassar, Rabu (1/6).

Dia mengatakan, BPN Maros dalam pembebasan dan perluasan lahan bandara hanya melakukan pengukuran sesuai dengan tugasnya sebagai panitia pengadaan tanah (P2T).

Panitia pengadaan tanah hanya mendata di lapangan apakah kepemilikan lahan atau rumah itu punya semua perizinannya dan mendata kondisi lahan atau rumah.

Selanjutnya, tim apresial yang melakukan tugas selanjutnya dengan mendata serta menentukan berapa besaran harga lahan, berapa nilai dari semua aset yang dimiliki oleh pemilik lahan maupun rumah.

“Jadi kami selaku P2T hanya memasukkan rumah dengan kondisi ini dan itu dan selanjutnya tim apresial yang mengolah di lapangan dan akan menilai itu semuanya, pajaknya, listriknya, IMB-nya dan rumahnya juga dan saat mendata itu tim apresial memasukan itu semua dalam laporannya,” katanya.

Sebelumnya, Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat telah merampungkan penyelidikan kasus pembebasan lahan tahap III perluasan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.

“Penyelidikan awalnya memang kita yang tangani dan kini penuntasan laporannya sedang dilakukan untuk selanjutnya diserahkan ke bidang Pidsus,” ujar Asintel Kejati Sulselbar Marang.

Dia mengatakan, proyek pembebasan lahan untuk perluasan bandara internasional Sultan Hasanuddin itu menghabiskan anggaran sebesar Rp500 miliar lebih.

Pembebasan perluasan lahan tahap III yang berjalan sejak 2015, masih ditangani Bidang Intelejen Kejati Sulselbar dan sedikitnya sembilan tim jaksa melakukan penyelidikan.

Dalam pengumpulan data dan bahan keterangan ditemukan indikasi dugaan penggelembungan dan salah bayar dalam jual beli lahan seluas 60 hektare.

“Jika laporan itu telah diselesaikan, kemudian akan diserahkan kepada Kajati Sulselbar sebelum didalami oleh bidang Pidsus. Dugaan penyimpangannya juga sudah didapatkan,” katanya.

Pengusutan kasus ini dilakukan setelah pihaknya menerima laporan terkait proyek tersebut.na indikasi awalnya, tim menemukan adanya perbuatan pelanggaran aturan dan melawan hukum.

“Pelanggarannya yakni tidak memenuhi mekanisme seperti dlaam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 tahun 2012,” katanya.

Dalam kasus ini, pihak intelijen telah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangann.
Pihak yang telah diperiksa, antara lain pihak Angkasa Pura, BPN, tim apraisal, panitia pengadaan tanah, panitia lelang, dan sebagian masyarakat penerima ganti rugi lahan.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here