Kawal Pembangunan Kelautan dan Perikanan, KKP Siapkan Penyuluh Pendamping Pulau Terluar

0
4

MAKASSAR — Sebagaimana disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memprioritaskan pembangunan di 15 lokasi di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan Indonesia. Pembangunan sentra bisnis kelautan dan perikanan berbasis wilayah pesisir ini dilakukan dengan prinsip integrasi, efisiensi dan kualitas tinggi. Lokasi tersebut terdiri dari Pulau Simeulue, Natuna, Mentawai, Nunukan, Tahuna, Morotai, Biak Numfor, Sangihe, Rote Ndao, Kisar, Saumlaki, Tual, Sarmi, Timika dan Merauke. Upaya ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pinggiran yang bertumpu pada komoditas kelautan dan perikanan dengan pasar internasional.

Guna mencapai tujuan tersebut, diperlukan pendampingan lapangan bagi masyarakat di masing-masing lokasi untuk mengawal pembangunan sektor kelautan dan perikanan serta mendampingi program prioritas KKP. Untuk itu, KKP melalui Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (BPSDMP KP) pada tahun 2016 menugaskan 148 orang Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) pendamping pulau-pulau terdepan dan wilayah perbatasan di 15 lokasi tersebut. Mereka bertugas antara lain mendampingi dan membimbing kelompok pelaku utama dan usaha kelautan dan perikanan (nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar ikan, serta petambak garam) di lokasi tersebut, yang berbatasan langsung dengan negara lain.

Menurut Kepala BPSDMP KP Rifky Effendi Hardijanto, upaya tersebut dilakukan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di pulau-pulau terdepan dan ikut mewujudkan Nawacita yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, terutama pada poin ketiga, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

“Mengutip pernyataan Bapak Presiden, kita harus bekerja sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudera, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudera dan memunggungi selat dan teluk. Ini saatnya kita mengembalikan semuanya, sehingga jalesveva jayamahe, di laut justru kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu bisa kembali lagimembahana,” ujarnya, saat memberikan arahan kepada 148 PPB, Jumat (24/6), di Makassar.

Ia mengatakan, KKP secara bertahap terus meningkatkan pembangunan kelautan dan perikanan sebagai penghela pembangunan ekonomi nasional. Menempatkan sektor ini sebagai mainstream pembangunan ekonomi nasional, maka pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015–2019, peran SDM kompeten menjadi target dan sasaran prioritas pembangunan nasional. Karena itu penyiapan SDM yang kompeten sangat penting dan dibutuhkan guna mensukseskan keberhasilan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan.

Dengan kata lain, membangun kelautan dan perikanan dapat disinonimkan dengan membangun SDM. Pembangunan kelautan dan perikanan akan semakin maju apabila didukung dengan ketersediaan SDM unggul. Karen itu, BPSDMP KP menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, serta penyuluhan dan dan pemberdayaan guna melahirkan entrepreneurships baru di sektor kelautan dan perikanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 62/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan menjadi energi baru dalam pengembangan SDM kelautan dan perikanan. Salah satunya menekankan pentingnya kegiatan penyuluhan sebagai proses pembelajaran bagi kelompok pelaku utama dan usaha kelautan dan perikanan dalam mengakses pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya guna meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Ilustrasi tersebut menggambarkan bahwa keberadaan Penyuluh Perikanan memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak dalam pembangunan kelautan dan perikanan.

Rifky menegaskan penyuluh perikanan sebagai agent of change diharapkan mampu menjadi ujung tombak pembangunan kelautan dan perikanan demi pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang lestari dan bertanggung jawab bagi kesejahteraan masyarakat.

“Jadilah penyuluh perikanan yang kompeten dan profesional dengan selalu meningkatkan kemampuan sesuai dengan perkembangan teknologi. Bekali diri dengan kemampuan untuk mengakses informasi. Kembangkan metodologi penyuluhan yang sesuai dengan kondisi sosial budaya dan perekonomian para pelaku utama dan usaha. Laksanakan penyelenggaraan penyuluhan secara partisipatif dengan memposisikan para pelaku utama dan usaha sebagai mitra kerja, sehingga keberadaan dan kehadiran Saudara akan selalu ditunggu dan diharapkan oleh mereka. Laksanakan penyuluhan perikanan dalam rangka industrialisasi kelautan dan perikanan. Ikut berperan menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI,” pesannya kepada para penyuluh. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here