Kejati Sulselbar Mulai Garap Dugaan Pelanggaran Hukum Pembebasan Lahan Bandara Hasanuddin

0
38

MAKASSAR — Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat melalui tim penyidik Bidang Pidana Khusus (Pidsus) menduga ada pelanggaran dalam kasus pembebasan lahan perluasan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin yang dikelola PT Angkasa Pura I.

“Ada dugaan tim siluman yang bermain dan tidak disangka ikut mendesain pembebasan lahan perluasan bandara tersebut yang bekerja di luar tim yang sebenarnya,” ungkap Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulselbar Salahuddin di Makassar, Senin.

Menurut dia diduga kuat ada peranan “tim siluman” yang ikut andil dalam penentuan besaran pembebasan lahan yang berakibat pelanggaran hukum yang menyebabkan ada pihak yang diuntungkan dalam kasus ini dan jelas merugikan negara.

“Dugaan kami ada permainan dalam pembebasan lahan bandara tersebut yang menguntungkan orang tertentu yang bisa merugikan keuangan negara. Tentu pengusutan kasus ini akan tetap diteruskan sampai pada penetapan tersangka,” ucapnya usai ekspos kasus.

Penyidik pun telah menaikkan status pada kasus ini dari penyelidikan menjadi penyidikan guna mengungkap modus pembebasan lahan tersebut disinyalir kuat menggunakan tim siluman .

Pada kasus ini ada 11 orang telah dijadikan saksi dan diambil keterangan di antaranya Kepala Humas dan Hukum Angkasa Pura I Turah Ajari, Kepala Pertanahan Maros Andi Nuzulia, Staf Pertanaghan Ahmad dan seorang warga bernama Hj Nisa.

Menurut Salahuddin pemanggilan sejumlah saksi tersebut untuk diminta keteranganya seputar kasus pembebasan lahan tersebut yang diduga kuat ada indikasi melakukan pelawanan hukum atas proyek itu.

Diketahui pembebasan lahan menelan anggaran senilai Rp500 miliar itu ditemukan penyidik ada sejumlah bukti bukti yang kuat terhadap pelanggaran hukum atas pembebasan lahan.

Hal itu dikuatkan dalam ekspose atau gelar perkara sebelumnya. Tim intelijen menemukan ada indikasi dugaan pengelembungan harga atau “mark up” serta indikasi modus salah bayar pada traksaksi jual beli lahan penduduk sekitar tersebut seluas 60 hektare.

Pelanggaran pembebasan perluasan lahan diyakini tidak memenuhi mekanisme seperti tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 71 tahun 2012 tentang Tata Cara Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan.

Pihak penyidik telah memeriksa pejabat Angkasa Pura I, Pertanahan, Adprisal, Panitia pengadaan Tanah, Panitia Lelang, sebagian warga penerima dana serta pemilik lahan yang sudah dibayarkan.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here