Wow ! Dianggarkan Rp 23 Miliar, Kemana Aliran Dana Aspirasi Jeneponto ?

0
5

MAKASSAR — Penyidik Kejati Sulsel kembali memeriksa terdakwa kasus dugaan korupsi dana aspirasi DPRD Kabupaten Jeneponto, Syamsuddin, Selasa (12/7/2016). Syamsuddin diperiksa berkapasitas sebagai saksi terkait guna kepentingan penyidikan.

Selain itu keterangan Syamsuddin juga, sangat dibutuhkan untuk mengetahui peran tersangka lain dalam kasus ini. Sebelumnya penyidik telah menetapkan lima tersangka, yakni Ketua Badan Legislasi DPRD Jeneponto Andi Mappatunru.

Mantan Ketua Komisi Bidang Keuangan DPRD Jeneponto Alamzah Mahadi Kulle, legislator DPRD Jeneponto Burhanuddin, dan dua orang mantan anggota DPRD Jeneponto, Syamsuddin dan Bunsuhari Baso Tika.

Syamsuddin hadir memenuhi panggilan jaksa penyidik, sejak pukul 10.00 wita. Syamsuddin menjalani pemeriksaan diruang penyidik Pidsus Kejati Sulsel. Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Salahuddin membenarkan, terkait pemeriksaan yang dilakukan penyidik terhadap Syamsuddin.

“Yang bersangkutan kita panggil kembali untuk dimintai keterangannya,” ujar Salahuddin. Dia menuturkan, Syamduddin dipanggil untuk dimintai keterangannya sebagai saksi untuk tersangka lainnya guna kepentingan penyidikan dalam kasus ini.

Syamsuddin kata dia, dimintai keterangannya untuk tersangka lain yang masih dalam tahap penyidikan. Tiga terdakwa yang masih berproses dalam tahap penyidikan yaitu, Mantan Ketua Komisi Bidang Keuangan DPRD Jeneponto Alamzah Mahadi Kulle, legislator DPRD Jeneponto Burhanuddin, dan mantan anggota DPRD Jeneponto, Bunsuhari Baso Tika.

Sedangka untuk tersangka Andi Mappatunru, telah dalam tahap pelimpahan ke Pengadilan Tipikor Makassar. “Insya Allah kalau tidak ada halangan kemungkinan, besok (Rabu 13 Juli 2016) tersangka (Mappatunru) bersama barang buktinya sudah kita limpahkan,” tukas Salahuddin.

Hanya saja dia belum bisa memastikan, karena menurutnya semua tergantung pertimbangan serta petunjuk dari pimpinan dan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Diketahui penyidik menemukan beberapa proyek dari dana aspirasi ternyata fiktif karena pencairan dana dan proyeknya telah dikerjakan pada 2012. Laporan pertanggungjawaban proyek ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan kondisi di lapangan.

Laporan itu dibuat seolah-olah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai kontrak. Beberapa proyek juga diduga tak sesuai spesifikasi yang ditentukan. Sejumlah legislator diduga yang mengerjakan proyek itu.

Dana aspirasi dianggarkan Rp 23 miliar oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto untuk pembangunan infrastruktur di daerah pemilihan 35 legislator DPRD Kabupaten Jeneponto. Pos anggarannya dititip di beberapa satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Jeneponto.

Penyidik itu juga mengatakan diduga proyek yang dianggarkan dari usulan anggota DPRD Jeneponto itu tidak sesuai dengan prosedur yang ada mulai dari pengusulan anggaran, persetujuan, hingga penggunaan anggaran. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here