Wah, Wah, Wahhhh !! Haris Yasin Limpo Dilapor ke Kejati Sulsel, Terkait Dugaan Kasus Korupsi PDAM

0
41

MAKASSAR — Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar, Haris Yasin Limpo, dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan terkait penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi dalam pembagian keuntungan Jasa produksi PDAM kota Makassar periode 2014. Adik kandung Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo itu dilapor oleh LSM Pendidikan Rakyat Anti Korupsi (PERAK) Institute.

Perak melalui Direktur eksekekutifnya Muhammad Arif mengakui, saat ini laporannya telah masuk ke kejaksaan. Laporan tersebut telah resmi diterima oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel Salahuddin, Kemarin, 21 Juli 2016.‎

Dari data laporan Perak institute Arif membeberkan Dirut PDAM kota Makassar melakukan penyalahgunaan wewenang sebab diduga mengantongi keuntungan jasa produksi (Jaspro) tanpa melalui SK yang diisyaratkan oleh peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dan peraturan daerah (Perda) kota Makassar.

“Seharusnya Haris YL 9Dirut PDAM Makassar) mengikuti aturan sesuai dengan Permendagri No.2 Tahun 2007 tentang Organ dan kepegawaian PDAM, kemudian Perda Ujung Pandang nomor 6 thn 1974 dan beberapa Perda lainnya,” kata Arief, Jumat (22/7/2016).

Selain itu menurut Arief Dirut PDAM yang juga ketua harian salah satu partai ini, tidak hanya melanggar perda namun ia juga diduga melakukan tindak pidana korupsi Jaspro 2014 sebab mengantongi duit yang semestinya bukan menjadi haknya.

Arif menyebut kasus yang dilakukan Haris ini merupakan tindak pidana korupsi sebab Jaspro tahun 2014 yang dikantonginya seharusnya, jika dihitung dari masa jabatannya, hanya mendapat 3 bulan keuntungan Jaspro.

“Itupun mesti melalui mekanisme yang ditetapkan Permendagri, Perda No. 6 tahun 74 yang menyebut Kepala daerahlah yang berhak menentukan besaran keuntungan sesuai dengan keadaan keuangan PDAM,” ungkap arief

Sementara dari total keuntungan 2014 menurut aturan diatas yang dapat dibagikan kepada seluruh Karyawan adalah 10% dimana bentuk pembagiannya 5% untuk karyawan dan 5% untuk 1 orang direktur dan 3 orang direksinya.

Sementara itu, Kasipenkum Kejati Sulselbar Salahuddin saat dikonfirmasi membenarkan perihal masuknya laporan tersebut dan telah resmi diterima langsung olehnya.

“Iya benar saya sendiri selaku pihak Kejati Sulselbar telah menerima laporan dari LSM PERAK terkait JASPRO PDAM, selanjutnya kami akan proses dan pelajari,” tuturnya seperti dikutip dari salah satu media online.  (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here