Penyaluran Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Gratis Sulsel Dipertayakan

0
24

MAKASSAR — Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulawesi Selatan kembali mempertanyakan penyaluran dana program kesehatan dan pendidikan gratis yang tidak tersalurkan.

“Masih ada anggaran program kesehatan dan pendidikan gratis yang tidak tersalurkan di kabupaten dan kota diketahui sebesar Rp53 miliar lebih,” ungkap Koordinator Kopel Sulsel, Musaddaq dalam siaran persnya diterima di Makassar, Rabu.

Pihaknya menyebutkan diketahui anggaran pendidikan dan kesehatan gratis yang dianggarkan dalam APBD 2015 dengan rincian kesehatan gratis Rp210 miliar atau 3,42 persen dan kesehatan gratis Rp247 miliar atau 4,02 persen dari total APBD 2015.

Selain itu masih banyak anggaran dari kedua program tersebut tidak tersalurkan, ini mengindikasikan rendahnya kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani program itu, mengingat program tersebut andalan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel.

Menurut dia mestinya program ini harus lebih dimaksimalkan karena masih banyak permasalahan di sektor kesehatan dan pendidikan yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemprov Sulsel.

Sebagai contoh, lanjutnya, masih ada Puskesmas yang tidak mempunyai fasilitas yang baik sehingga pasien diterlantarkan, begitupun dengan sarana pendidikan yang belum memadai hingga saat ini.

Sementara permasalahan lainnya, adalah kedua program tersebut dinilai masih lemahnya komitmen Pemerintah Kabupaten maupun kota terhadap penyediaan sharing anggaran 60 persen untuk pendidikan dan kesehatan gratis.

“Ada beberapa daerah yang tidak menjalankan komitmen tersebut. Seperti Kabupaten Bulukumba, dana pendidikan gratis yang tidak terpakai diketahui sekitar Rp4 miliar lebih dan hanya terparkir di nomenklatur dana tidak terduga,” beber Musaddaq.

Dirinya menambahkan, program yang sudah berjalan selama sembilan tahun harusnya menjadi sistem monitoring dan evaluasinya sudah baik, namun dinilai tidak berjalan maksimal.

Selain itu DPRD kabupaten kota sebagai pengawas seharusnya punya instrumen guna mengawasi implementasi program itu karena berdampak langsung kepada masyarakat.

“Sebaiknya Gubernur maupun Wagub Sulsel segera melakukan koreksi dan evaluasi terhadap SKPD yang berkaitan langsung dengan program itu, sebab nantinya akan menimbulkan pertanyaan publik,” ujarnya.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here