Tersangka Bibit Kakao Kembali Diperiksa Kejati, Isyaratkan Adanya Tersangka Baru

0
18

MAKASSAR — Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan kembali melakukan pemeriksaan terhadap tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan bibit kakao sambung pucuk di lima kabupaten, Saksi Manopo yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

“Tersangka Saksi Manopo memang lagi diperiksa dan dia dijemput di Lapas untuk dimintai lagi keterangannya karena masih ada yang kurang lengkap,” ujar Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Sulsel Salahuddin di Makassar, Kamis (11/8/2016)

Dia mengatakan, pemeriksaan Saksi Manopo itu untuk kepentingan penyidikan dan tim penyidik masih membutuhkan beberapa keterangan tambahan sebelum kasusnya ini dilimpahkan ke pengadilan.

Sejak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, Salahuddin belum bisa memastikan apakah akan ada penambahan tersangka karena menurut dia, semua itu tergantung bagaimana hasil pengembangan serta pendalaman yang dilakukan penyidik.

Salahuddin juga enggan merinci terkait apa materi pemeriksaan yang dilakukan penyidik terhadap tersangka. Dia mengkhawatirkan nantinya akan menganggu proses penyidikan.

Berdasarkan hasil penelusuran oleh penyidik dengan melihat rekam medis serta hasil pemeriksaan kesehatan, tersangka hanya mengalami sakit kepala dan memilih untuk bermalam di rumah sakit.

Hasil pemeriksaan dokter dan rekam medik itu pun menjadi alasan dari para penyidik untuk melakukan penjemputan paksa dan mengarahkannya ke ruang penyidik Pidsus demi kepentingan pemeriksaan.

Penetapan Saksi Manopo sebagai tersangka melalui ekspose antara BPKP Provinsi Sulsel dengan Kejati Sulsel pada 28 Juni lalu. Dari hasil ekspose diketahui bahwa pada tahin 2015 Dinas Perkebunan Pemprov Sulsel menerima dana APBN dari Kementerian Pertanian untuk kegiatan sambung pucuk pada lima kabupaten.

Selanjutnya dilaksanakan pembuatan HPS, namun dalam pembuatan HPS hanya dilakukan satu kali survei harga oleh PPK pada penakar yang ada di kabupaten Soppeng dengan harga eceran Rp7.250 perbatang.

Dari hasil penyidikab diketahui bahwa panitia lelang berjumlah lima orang, namun yang bekerja hanya dua orang yaitu ketua dan sekretaris. Dan tim penyusunan HPS hanya melakukan satu kali survey harga serta harga bibit hanya Rp6.250 perbatang.

Sementara biaya penyaluran hanya Rp500 perbatang dan proses penyaluran dilakukan oleh penakar benih bukan dilaksanakan oleh rekanan pemenang lelang.

Dalam kasus ini penyidik menemukan, adanya potensi kerugian negara sebesar Rp4,7 miliar dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bibit kakao sambung pucuk.

Pengadaan bibit tersebut diduga terindikasi mark up. Dugaan korupsi proyek pengadaan bibit sambung pucuk itu tersebar di Kabupaten Bone, Kabupaten Luwu, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Bantaeng.

Dugaan sementara, diduga ada pihak yang melakukan permainan harga dengan melakukan penggelembungan anggaran (mark up) pengadaan bibit kakao sambung pucuk tersebut.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here