Badan Penelitian Aset Negara Aliansi Indonesia akan ‘Bongkar’ Pasar Butung

0
122

MAKASSAR, CNEWS — Badan Penelitian Aset Negara Aliansi Indonesia DPC Kota Makassar merilis dugaan potensi kerugian negara atas perpanjangan hak pengelolaan aset daerah Pasar Butung milik Pemerintah Kota Makassar hingga triliunan rupiah. Wow.. angka ini dinilai cukup fantastis sekaligus mengejutkan atas dugaan penyimpangan perpanjangan pengelolaan kontrak Pasar Butung hingga tahun 2036 mendatang oleh pihak pengelola pasar tersebut.

Ketua Badan Penelitian Aset Negara Aliansi Indonesia DPC Kota Makassar Ibrahim Anwar mengungkapkan, dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Aliansi Indonesia bahwa pada tanggal 16 November 1998 melalui notaris Topan Dwi Susanto, Pemerintah Kota Makassar dengan PT. Haji Latunrung L&K telah melakukan perjanjian kerjasama tentang peremajaan dan pengembangan serta pengelolaan Pasar Butung Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang. Pada perjanjian tersebut pemerintah Kota Makassar disebut sebagai pihak pertama dan PT Hadji Latunrung L&K disebut sebagai pihak kedua.

Lebih lanjut, hasil investasi tersebut, perjanjian hak pegelolaan pihak kedua akan berakhir pada tahun 2023. Nah, masalahnya kemudian, dari hasil investigas badan penelitian aset daerah Kota Makassar ini adalah, KSU Bina Duta, yang merupakan pihak lain yang ditunjuk oleh pihak kedua telah melakukan perpanjang kontrak kembali hak pengelolaan Pasar Butung Ujungpadang hingga tahun 2036.

Dengan adanya perpanjangan yang masih jauh dari sebelum berakhirnya masa kontrak sebagaimana yang diatur dalam perjanjian pihak pertama dan pihak kedua, Aliansi Indonesia menilai adanya dugaan unsur gratifikasi untuk mendapatkan perpanjangan hak pengelolaan Pasar Butung hingga tahun 2036. Selain itu, Aliansi Indonesia mencurigai adanya upaya pengehapusan aset daerah dengan cara menjual barang milik pemerintah kepada pihak lain.

Setidaknya itu terbukti, dengan diterbitkannya sertifikat hak milik Satuan Rumah Susun (Sarusun) dan non hunian dan akta jual beli Pasar Butung yang jumlahnya kini kurang lebih 300 an lods oleh pihak pengelola yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional tanggal 31 Mei 2000, berdasarkan akta jual beli nomor 197/JB/II/2011, tanggal 28 Februari 2011 melalui PPAT atas nama Susanto Wibowo SH.

“Karena itu, diduga keras berdasarkan bukti-bukti yang cukup telah terjadi tindak pidana dengan berupaya penghapusan aset daerah dengan cara menjual barang milik pemerintah daerah Kota Makassar kepada pihak lain,” seperti dikutip dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Badan Penelitian Aset Daerah Aliansi Indonesia DPC Kota Makassar.

Temuan lainnya, seperti yang tertuang dalam As Building Drawing keberadaan Pasar Butung saat ini telah mengalami perubahan sejumlah fungsi, seperti fungsi basement atau tempat parkir serta fasum Pasar Butung yang telah diubah menjadi lods atau toko oleh pihak lain yang ditunjuk oleh pihak kedua.

“Kami tegaskan, kami dari Aliansi Indonesia tidak akan tinggal diam dalam membongkar kasus Pasar Butung ini sehingga praktek-praktek dugaan korupsi yang menyebabkan potensi kerugian negara hingga triliunan rupiah ini akan diproses hukum, pemerintah dan masyarakat tidak boleh tinggal diam dan dirugikan,”tandasnya. (adv)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here