Petisi Tolak Bupati Jadi Raja Gowa di Media Sosial Kini Capai 2.070 Orang

0
9

Kisruh pengangkatan secara sepihak Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan sebagai Raja Gowa mengundang perhatian dari berbagai kalangan masyarakat. Tidak hanya di Kabupaten Gowa, polemik ini juga menyedot perhatian masyarakat di Sulawesi Selatan bahkan di tingkat nasional.

Hal itu dibuktikan dari berbagai pemberitaan yang muncul baik di media lokal maupun di media-media nasional. Baru-baru ini juga muncul petisi penolakan Bupati sebagai Raja Gowa di dunia maya. Petisi yang digalang lewat laman change.org ini beredar luas di sejumlah media sosial.

Adalah Alimuddin Pananrang yang memulai untuk membuat petisi ini. Petisi yang berisi penolakan terhadap penobatan Bupati Gowa sebagai Somba / Raja melalui Perda Lembaga Adat Daerah ini bakal dikirim kepada Kapolda Sulawesi Selatan, Pangdam VII/Wirabuana, Dirjen Otoda Menteri Dalam Negeri, Wakil Presiden, Presiden, dan Gubernur Sulawesi Selatan.

Seperti dikutip dari salah satu media online menyebutkan, petisi tersebut dimulai sejak lima hari lalu dan hingga kini telah ditandatangani oleh 2.070 orang.

Berikut bunyi petisi tersebut :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 05 Tahun 2016 tentang Penataan Lembaga Adat dan Budaya Daerah yang ditetapkan di Sungguminasa pada tanggal 16 Agustus 2016 dinilai sangat mencederai nilai-nilai budaya dan tatanan adat di Gowa, adapun poin yang dimaksud adalah:

Pada Bab III pasal 3 yang menjelaskan jika Bupati Gowa adalah Ketua Lembaga Adat yang juga berperan menjalankan fungsinya sebagai Somba. Dengan disahkannya Perda ini, Bupati Gowa pun kini disebut juga sebagai Somba atau dengan kata lain berkedudukan diatas Raja.

Kehadiran aturan ini akan membuat konflik baru antar masyarakat di kabupaten Gowa, sehingga akan memecah belah dan merusak tatanan adat dan budaya. Pemilihan Somba tidak boleh diatur di dalam peraturan daerah yang digagas oleh legislatif bersama eksekutif. Apalagi, menetapkan Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan sebagai Somba atau di atas Raja. Sebab sudah jelas dalam aturan adat secara turun temurun yang menjadi Somba harus keturunan Raja dan melalui prosesi tersendiri oleh dewan adat.

Adanya upaya pengusiran keluarga besar Kerajaan Gowa dan pendudukan Istana Balla Lompoa oleh Pemerintah Kabupaten Gowa, Satpol PP, dengan di dukung oleh Kodim dan Polres Gowa merupakan cara-cara yang tidak bermoral dan bermartabat.

Adanya upaya anarkis pembobolan pintu kamar Kalompoang dan pembukaan paksa brankas penyimpanan benda pusaka kerajaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa yang terjadi pada Rabu Malam tanggal 7 September 2016, untuk mengambil berbagai kelengkapan yang akan digunakan dalam acara pelantikan Bupati Gowa sebagai Somba, sungguh telah mencederai nilai-nilai budaya yang seharusnya dijunjung tinggi dan dihargai oleh penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Gowa. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here