Bupati Takalar Kembali Diperiksa Kejati Sulsel Dugaan Penjualan Aset Negara 40 Hektar

0
2

MAKASSAR — Bupati Kabupaten Takalar, Burhanuddin Baharuddin kembali menjalani pemeriksaan terkait dengan dugaan penjualan aset negara seluas 40 hektare di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

“Bupati Takalar diperiksa untuk dimintai keterangan dan masih penyelidikan. Anggota tim terdiri tiga orang memeriksa secara intens,” kata Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sulsel, Salahuddin di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (7/10/2016).

Menurut dia, pemeriksaan itu terkait dengan penjualan aset daerah di wilayah Takalar yang juga mendapat pengawalan aksi dari mahasiswa.

“Mahasiswa baru saja melakukan aksi menuntut Kejati menindaklajut laporan adanya dugaan penjualan aset negara itu,” tambah Salahuddin.

Sementara Bupati Takalar Burhanuddin Baharuddin usai menjalani pemeriksaan dikonfirmasi wartawan mengklarifikasi panggilan pemeriksaan itu. Dirinya membantah tudingan adanya penjualan aset negara di Kabupaten Takalar.

“Salah satunya kawasan pembebasan lahan di Pammukulu. Kalau transmigrasi, kan banyak pemilik lahan disitu dan dianggap kawasan transmigrasi. Kata camat setempat itu bukan kawasan transmigrasi,” kilahnya.

Mengenai dengan pembebasan lahan Pemerintah Daerah (Pemda) baru merealalisasikan hanya untuk proyek pembangunan Bendungan Pammukulu di Kecamatan Polongbangkeng, Kabupaten Takalar. Anggaran tersebut untuk membayarkan 100 hektare lahan warga yang akan dibebaskan di tiga dusun.

Dirinya menyebutkan untuk lahan transmigrasi tersebut diperkirakan ada seluas dua ribuan hektar. Sedangkan di daerah Pammukulu sementara yang sudah dibebaskan baru sekitar kurang lebih seratus hektare.

“Pak camat setempat mengatakan itu bukan lahan negara, makanya kita dari Pemerintah Daerah hanya memberi kebijakan saja,” ujarnya kepada wartawan lalu bergegas meninggalkan kantor Kejati Sulselbar.

Secara terpisah, aksi mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Aktivis Mahasiswa (HAM) Sulsel melakukan unjukrasa terkait dengan persoalan tersebut.

Menurut Koordinator Aksi, Dhedy Jalarambang mengatakan lahan yang dijadikan transmigrasi diduga dirampas yang selama ini diklaim milik Lomba Parawangsyah di Kecamatan Manggarombang Desa Laikang, Takalar.

Lahan seluas 206,36 hektare itu berdasarkan surat keterangan nomor 23/DL/III/2005 persil 464 C1, persil nomor 110 D 11 dan diketahui pemerintah kecamatan dan tokoh masyarakat dan adat.

Belakangan kemudian muncul oknum mengklaim lahan itu miliknya dengan mengajukan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) kepada Pemerintah Kecamatan setempat dan disetujui.

Perampasan lahan tersebut kata dia, dengan modus meminta Pemda setempat menerbitkan permohonan SPPPT-PBB tahun 2016 yang dilakukan Camat Manggarabombang tanpa sepengetahuan pemilik lahan ataupun anak sebagai ahli waris.

Padahal lahan ini telah diserahkan kepada Pemda setempat sejak tahun 2000-an untuk dijadikan lokasi transmigrasi. Hasil penelusuran tim, lahan itu telah diperjualbelikan Pemda setempat kepada pengusaha asal Tionghoa.

Pihaknya pun melaporkan perampasan lahan itu kepada Kejati Sulsel, tetapi pendemo menganggap pihak di Kejati Sulsel mengendapkan persolan tersebut usai dilaporkan beberapa waktu lalu.

“Ada dugaan pemalsuan dokumen dilakukan secara berjamaaah sehingga pengurusan surat-surat berjalan mulus. Kami mendesak Kejati Sulselbar mengusut tuntas dugaan penjualan tanah milik negara yang diduga dijual itu kepada pengusaha tionghoa seluas 40 hektare,” tegasnya

Selain itu pihaknya juga mendesak Kejati Sulsel mengusut kasus dugaan penyerobotan lahan milik Lomba Parawangsyah yang dilakukan oknum diduga ada campur tangan pemerintah kecamatan. Tegakkan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen dan pasal 385 KUHP tentang perampasan hak milik atas tanah. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here