BONGKAR !!!! Dugaan Suap 11 Mobil Bantuan Dishubkominfo di Jeneponto Capai Puluhan Juta per Unit

0
25

JENEPONTO — Penyaluran pengadaan bantuan 11 mobil dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Bangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dinas Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Jeneponto diduga terjadi suap.

Kepala Desa Turatea, Kecamatan Tamalatea, Mustafa Remba, mengaku keterlibatan oknum pejabat Dishubkominfo dan beberapa oknum yang terlibat langsung transaksi pengambilan dana untuk mendapatkan bantuan mobil sudah jelas. Ada dua nama yang disebut, yaitu Illyas dan H Boddin.

“Illyas dan H Boddin sudah saya pertemukan dengan Kadis Dishubkominfo di rumahnya Kadis, mereka kerja sama semua,” terangnya.

Mustafa menambahkan, selain dana yang diambil Ilyas dan H Boddin sebanyak Rp 35 juta , ada juga dana yang yang diambil pejabat pembuat komitmen (PPK), H Hasanuddin alias H Aso sebanyak Rp 550 ribu.

“Saya dijanji mendapatkan mobil bantuan dari perhubungan, tetapi sampai sekarang tidak dapat mobil. Padahal, mobil bantuan itu sudah dibagi,” jelasnya.

Selain Mustafa, Kepala Desa Bontojai, Syahrir juga mengaku telah membayar uang Rp 35 juta dan Rp 550 ribu. Mobil pun sudah dioperasikan dua hari tetapi ditarik kembali. “Saya sudah pakai mobil itu dua hari, dan sudah saya umumkan di masjid tetapi diambil kembali,” bebernya.

“Saya sudah temui Kadis, bahkan saya pertemukan dengan Illyas dan H Boddin di rumah Kadis, tetapi lain yang ia ceritakan. Saya curiga ketiganya kerja sama,” ujar Syahrir.

Kepala Dishubkominfo Amir Syarifuddin yang dikonfirmasi mengaku tidak mengetahui tentang adanya transaksi untuk mendapatkan bantuan mobil tersebut.

“Saya tidak tahu adanya kepala desa yang dimintai dana, itu saya tahu dari media, makanya saya kaget, bahkan kepala desa yang disebut di media itu tidak terdaftar dalam SK penerima bantuan yang ditandatangani Bupati. Kalau memang itu benar, maka yang melakukan adalah calo yang mengatasnamakan pihak perhubungan,” tegas Amir saat ditemui di Kafe 88.

Ia juga menjelaskan bantuan 11 unit mobil dari Kemendagri itu diperuntukkan untuk kelompok tani, dan sudah dibagi sesuai juknis dan SK penerima bantuan yang ditandatangani Bupati Jeneponto.

Sementara itu, PPK H Hasanuddin kepada pedoman, via telepon menjelaskan bantuan 11 unit mobil diberikan kepada kelompok tani yang berbadan hukum dan di-SK-kan Bupati sesuai juknis.

“Kelompok tani yang mendapat bantuan ini harus punya akta notaris dan di-SK-kan Bupati,” imbuhnya.

Terkait adanya beberapa kepala desa yang dimintai dana, Hasanuddin enggan berkomentar. “Saya ‘no comment’ tentang pungli itu, saya kaget baca di media kalau ada pungutan begitu yang dibebani kepada kelompok tani adalah biaya care mobil sebanyak Rp 500 ribu, yang lain tidak ada,” jelasnya.

Sebelumnya, Bupati Jeneponto Iksan Iskandar, siap mengusut dugaan pungutan liar (pungli) ataupun suap itu dan penipuan terhadap beberapa kepala desa, yang dilakukan oknum Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Jeneponto. Mereka diiming-imingi mendapatkan bantuan mobil.

Iksan kepada MAKASSARTERKINI.COM mengatakan, akan mengusut kasus yang terjadi di Dishubkominfo Jeneponto, terkait bantuan 11 unit mobil dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) 2016.

“Kita akan usut hal itu, karena kita tidak menginginkan ada unsur nepotisme. Tidak boleh ada KKN dalam menyalurkan bantuan, apalagi pungli,” tegas Iksan di kantor Pemda Jeneponto, Jalan Lanto Dg Pasewang, Kecamantan Binamu, Jeneponto.

Kasat Reskrim Polres Jeneponto AKP Ismail Samad mengaku sudah menerjunkan anggotanya untuk menyelidiki soal pungli mobil bantuan di Dishub, Rabu 12 Oktober 2016.

“Ini dari beberapa laporan LSM yang masuk, bahkan pemberitaan di media. Makanya, saya turunkan anggota untuk melakukan penyelidikan kasus ini,” ujarnya di  ruangannya, Rabu 12 Oktober 2016.

Menurut Ismail, meski bendahara sudah membayar namun kasus ini tidak berhenti. “Walaupun sudah dikembalikan bendahara, itu tidak mempengaruhi sebab kasusnya tetap dilanjutkan. Ini karena ada dugaan indikasi pemerasan,” jelas Ismai

Dilansir dari salah satu media online menyebutkan diketahui, terdapat 11 unit mobil jenis Suzuki Carry yang bersumber dari Dirjen Kemendagri 2016. Dana yang dibayarkan beberapa oknum kepala desa pun bervariasi, mulai Rp 10 juta hingga Rp 35 juta per unit. Sementara, biaya yang dibebankan bagi penerima bantuan mobil tersebut hanyalah biaya care. (int)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here