Kajati Sulselbar Naikkan Status Penyidikan Dugaan Korupsi Sewa Lahan Negara di Kelurahan Buloa Tallo

0
73

MAKASSAR – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar mencium adanya dugaan penyimpangan penyewaan lahan negara ke negara di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Bahkan, Kejati Sulselbar meningkatkan status pemeriksaan dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sulselbar Salahuddin, mengatakan tim pemeriksa dugaan tipikor penyewaan lahan negara ke negara telah menyetujui untuk menaikkan status ke tingkat penyidikan.

“Sejak 30 November disepakati, penyelidikan tindak pidana korupsi dalam sewa tanah negara di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar ditingkatkan ke tahap penyidikan,” ungkapnya saat merilis hasil pemeriksaan di kantor Kejati Sulselbar, Makassar, Rabu 7 Desember 2016.

Ia menambahkan, peningkatan status ke penyidikan telah ditandatangani Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulselbar, sudah menandatangani surat perintah penyidikan tersebut, Selasa 6 Desember 2016.

“Ada lima jaksa ditunjuk untuk menangani perkara tersebut dalam tingkat penyidikan,” tegasnya.

Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar H Sabri yang juga sempat diperiksa beberapa waktu lalu, tidak bisa dikonfirmasi. Nomor teleponnya tidak aktif.

Terpisah, Lurah Buloa Kecamatan Tallo Kota Makassar Iraman menjelaskan titik lokasi yang diperkarakan Kejati Sulselbar adalah jalan menuju ke proyek pembangunan Makassar New Port (MNP) dengan lebar 60 meter dan panjang satu kilometer.

“Awalnya, sudah ada yang menimbun di situ. Tetapi, tidak mau memberikan jalan ke MNP. Ia bilang baru mau kasih kalau disewa,” ungkapnya saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Rabu 7 Desember 2016.

Iraman mengakui, ada sewa menyewa lahan setidaknya selama satu tahun sebelum akhirnya ditegur Kejati Sulselbar yang menganggap hal tersebut melanggar. “Kejaksaan waktu itu bilang, bagaimana ada penyewaan lahan di situ, padahal itu tanah negara. Jadi, diberhentikan itu sewanya dan tidak diperpanjang,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihak yang menyewa lahan tersebut adalah anak perusahan PT Pelindo IV yang digunakan untuk akses jalan masuk ke pembangunan MNP. Demikian dikutip dari salah satu media online. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here