Laskar Berantas Korupsi Cium Aroma Dugaan Korupsi Berjamaah Oknum Pejabat Kasus Pembayaran Gaji 12 PNS Sinjai

0
42

SINJAI —- Laskar Berantas Korupsi (LABRAK) Kabupaten Sinjai Menyikapi penanganan Berbagai Dugaan Kasus Korupsi Di Kabupaten Sinjai.  “Kami Dari Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mahasiswa dan Pemuda kabupaten sinjai yang bergabung dalam Laskar Berantas Korupsi (LABRAK)  sinjai Mencium adanya potensi korupsi berjamaah yang dilakukan oleh pejabat publik pada kasus pembayaran gaji 12 PNS Yang inkrah pidana korupsi, periode 2009 hingga 2016 di duga merugikan negara Rp. 700 juta,

Hal ini bertentangan dengan UU. No. 5  Tahun 2015 Tentang Aparatur Sipil Negara pasal 87 ayat 4 berbunyi PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena di hukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum dan UU No.31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana korupsi (TIPIKOR) pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara di pidana dengan pidana penjara maksimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 Miliar rupiah.
Namun ironisnya, pejabat publik yang sudah di tetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Negeri sinjai, masih menjabat sebagai kepala dinas dan menempati jabatan strategis di pemerintahan.
Karena itu dengan segala hormat kami mendesak kepada Kepala kejaksaan tinggi (KEJATI) Provensi sulawesi-selatan untuk segera menyikapi tuntutan kami diantaranya,.
1. Mencopot kepala kejaksaan negeri sinjai, yang terkesan lamban menuntaskan kasus korupsi pada pembayaran gaji PNS terpidana korupsi.
2. Menuntut kepada kejati Sulsel untuk mengambil alih penanganan kasus korupsi yang mandek di Kabupaten sinjai, karena dinilai adanya kongkalikong antara pihak Kejari dan koruptor.
3. Mendesak kepada kejati Sulsel mengevaluasi kinerja kejari Sinjai khususnya dalam penanganan kasus korupsi di kabupaten sinjai.
4. Menuntaskan segala bentuk dugaan kasus korupsi dan gratifikasi secara transparan, jujur dan adil berdasarkan ketentuan hukum.
Dan kami harapkan agar Kejati Sulsel serius dalam menyikapi tuntutan kami demi menegakkan marah pemberantasan korupsi di Indonesia. Tutur ilham.hs (Ketua SEMMI cabang sinjai) saat di temui media ini. (rhmt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here