Aliansi Indonesia Desak Kejaksaan Bongkar Potensi Kerugian Negara pada Lahan CPI Makassar, Ibrahim Anwar : Perlihatkan ke Masyarakat Bila Pemprov Miliki Sertifikat Lahan CPI !!!

0
2

MAKASSAR, CNEWS — Badan Penelitian Aset Negera, Aliansi Indonesia memberi atensi terhadap persoalan lahan pembangunan┬áCentre Point of Indonesia (CPI) di Kawasan Tanjung Bunga Makassar. Belakangan, lahan di kawasan itu menjadi sorotan oleh sejumlah pihak, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pun mencoba turun tangan dalam menelusuri alas hak, siapa pemilik sertifikat di lahan ini.

Ketua Badan Penelian Aset Negera, Aliansi Indonesia Kota Makassar, Ibrahim Anwar pun dibuat geleng-geleng munculnya sorotan terhadap persoalan lahan di
Kawasan CPI. Betapa tidak, sudah ratusan miliar uang rakyat yang telah dihambur untuk membangun wisma negara dan sejumlah fasilitas lainnya di kawasan ini,
namun belakangan ada pihak yang mengklaim lahan tersebut.

Menurut Ibrahim, dengan adanya warga yang mengklaim lahan di kawasan CPI ini, sudah saatnya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membuka ke public dan
menjelaskan tentang status lahan itu. “Solusinya tidak begitu rumit, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan cukup memperlihatkan alas hak atau sertifikat lahan itu,
supaya masyarakat lebih tau. Bukan sebaliknya, katanya seperti yang beredar di media, sertifikat lahan itu sudah ada, tapi masyarakat perlu melihat supaya tidak ada
lagi siapapun yang mempersoalkan lahan itu,” tuturnya.

Karut marut persoalan lahan pembangunan CPI Makassar, Badan Penelitian Aset Negera, Aliansi Indonesia Kota Makassar meminta kejaksaan segera turun ke
lapangan menesuri potensi kerugian negara pada lahan CPI. “Kami menilai potensi terjadinya kerugian negara di lahan CPI harus diusut oleh kejaksaan. Dasarnya,
dengan munculnya klaim dari warga yang mengaku sebegai pemilik lahan di kawasan itu,” ungkapnya.

Di tempat terpisah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) membantah isu yang menyebutkan lahan kawasan Center Point of Indonesia (CPI) masih bermasalah. “Lahan CPI yang diklaim milik H Abdul Latief Makka, sudah tidak lagi bermasalah,` kata Kuasa Hukum Pemprov Sulsel untuk kasus lahan CPI Lutfi Natsir di Makassar, Kamis (19/1/2017).

Menurut dia, Mahkamah Agung (MA) dengan Nomor Putusan 94 K/TUN/2016 telah menyatakan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi H Abdul Latief Makka, dan menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500 ribu.

Putusan MA tersebut, lanjutnya, sudah final dan berkuatan hukum tetap. Kalaupun dilakukan upaya hukum luar biasa, lanjutnya, Peninjauan Kembali (PK) akan sangat sulit karena harus mendapatkan novum baru, sementara prosesnya di pengadilan tingkat pertama, kedua dan ketiga sudah diuji.

“Syarat formil untuk PK juga harus disampaikan ke kami, para pihak yang berperkara, dan sampai saat ini belum kami terima penyampaian, berarti itu bukan PK,” tuturnya.

Sementara terkait dokumen putusan MA yang juga diperlihatkan pihak Abdul Latief Makka, Lutfi enggan mengomentari. “Yang pasti, kami memegang dokumen putusan MA yang menyatakan bahwa MA menolak permohonan kasasi Abdul Latief Makka,” tegasnya.

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo juga menegaskan, sudah ada keputusan MA mengenai lahan yang disengketakan seluas 12 hektare tersebut, yang dimenangkan Pemprov Sulsel.

“Jelas-jelas itu tanah tumbuh, milik rakyat, milik negara. Kenapa saya ngotot membangun wisma negara dan fasilitas masyarakat disana, karena jangan sampai diklaim sebagai milik perorangan. Di sana itu tanah tumbuh, kalau diklaim milik perorangan, dapat darimana? Siapa yang beri hak di situ,” tegas Syahrul.

Sebelumnya, muncul isu jika lahan seluas 12 hektare di CPI merupakan milik H Abdul Latief Makka. Bahkan, ahli waris yang bersangkutan juga menunjukkan bukti putusan MA. (cn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here