Badan Penelitian Aset Nagera, Aliansi Indonesia Kecam Penangguhan Penahanan Kepala BPN Wajo

0
64

MAKASSAR, CNEWS — Ketua Badan Penelitian Aset Nagera, Aliansi Indonesia Kota Makassar Ibrahim Anwar memberi reaksi keras terhadap penagguhan
penahanan Kepala Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Wajo Hijas Hasanuddin oleh pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Tinggi Sulawesi Selatan, terkait kasus
dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin tahun 2015.

Menurut Ibrahim, harusnya kejaksaan tinggi tetap melakukan penahanan terhadap mantan Kepala BPN Maros ini untuk kepentingan hukum. “Mau bagaimana negara ini kalau dengan mudahnya pelaku korupsi memohon dilakukan penangguhan, lantas disetujui begitu saja, ini sudah tidak benar,” tegas Ibrahim kepada Celebesnews, Sabtu (28/1/2017).

Leboh lanjut dikatakan Ibrahim, soal alasan adanya keluarga ataupun pihak lain yang memberi jaminan, pelaku tindak pidana korupsi tidak akan
melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, dinilai bukan alasan tepat bagi kejaksaan untuk tidak melakukan penahanan. “Jadi bagaimana dengan pelaku korupsi lainnya yang ditangani kejaksaan bila mengajukan hal yang sama, apa semua mau diberikan penangguhan.

Kejaksaan harus memberi kesamaan hukum kepada orang, tidak boleh ada tebang pilih dalam menjalankan proses hukum. Kalau di tahan yah, di tahan,
jangan ada penangguhan lagi,” tandasnya.

Persoalan indikasi korupsi pembebasan lahan Bandara Hasanuddin siapapun yang terlibat kejaksaan harus berani meringkusnya. Tidak sedikit uang rakyat yang telah dihabiskan untuk anggaran pembebasan lahan tersebut. “Pokoknya kami minta kejaksaan ungkap dan proses semua yang terlibat, tidak hanya yang berada di tingkat bawah, tapi harus berani membongkar kasus ini hingga adanya indikasi keterlibatan orang-orang atas,” ungkapnya.

Badan Penelitian Aset Negara, Aliansi Indonesia akan terus meneropong kasus dugaan korupsi pembebasan lahan Bandara Hasanuddin. “Kami akan terus pantau dan layangkan surat kepada Kejaksaan Tinggi agar proses semua yang terlibat. Hukum ini janga tumpul ke atas, namun harus tajam, sehingga uang rakyat tidak ada yang salah sasaran,” pungkasnya. (cn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here