Badan Penelitian Aset Negara, Aliansi Indonesia Tantang Kejaksaan Kembangkan Penyidikan Lahan Bandara Hasanuddin Masuk Kanwil BPN

0
4

MAKASSAR, CNEWS — Karut marut persoalan pertanahan di Sulawesi Selatan membuat Badan Penelitian Aset Negara, Aliansi Indonesi cukup geram.
Ketua Badan Penelitian Aset Negara, Aliansi Indonesi Kota Makassar Ibrahim Anwar, bahkan terang-terangan menentang kejaksaan tinggi Sulawesi Selatan berani membongkar dan meringkus keterlibatan sejumlah oknum pejabat Badan Pertanahan Negara (BPN) yang selama ini terlibat kasus pertanahan.

“Contoh untuk kasus pembebasan lahan Bandara Hasanuddin, kejaksaan harusnya betul-betul menjalankan hukum dengan benar. Tidak boleh ada penangguhan penahanan terhadap oknum pejabat BPN yang terlibat dalam kasus ini, termasuk yang telah dilakukan kepada Kepala BPN Wajo, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BPN Maros, harus di tahan,” tandasnya.

Tidak hanya itu, Ibrahim mendesak kejaksaan untuk tidak berhenti mengusut kasus ini hingga ke level pejabat pimpinan atas BPN di Sulawesi Selatan. “Kejaksaan harus mengembangkan kasus ini masuk mengusut dugaan keterlibatan oknum pejabat Kanwil BPN. Kami meyakini kebijakan pembebasan lahan Bandara Hasanuddin ini bukan hanya di level BPN Maros, tapi Kanwil, mesti mereka mengetahui parsis pembebasan lahan untuk pengembangan Bandara Hasanuddin ini,” ungkapnya.

Dengan begitu, siapapun yang terlibat dalam kasus korupsi pembebasan lahan bandara semua akan tersentuh. “Jangan hanya yang di bawah-bawanya saja yang disentuh, tetapi sentuh juga oknum pejabat yang ada di Kanwil BPN. Karena ini mesti melibatkan kebijakan atas untuk proyek pembebasan lahan puluhan hektar keatas, dan kami menunggu Kejaksaan masuk ke Kanwil BPN Sulawesi Selatan ini,” ujarnya.

Tidak sedikit kerugian negara ataupun uang rakyat yang telah dihabiskan untuk pembebasan lahan Bandara Hasanuddin sehingga menjadi alasan Badan Penelitian Aset Negara, Aliansi Indonesi turut memberi atensi terhadap kasus ini. “Kami akan terus memenitor perkembangan kasus ini, dan meminta kejaksaan agar tidak masuk angin dalam menangani kasus ini, tangkap semua oknum pejabat BPN yang terlibat, jangan ada penangguhan penahanan, untuk memberi efek jera kepada pelaku korupsi,” tutupnya. (cn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here