DPRD : Memalukan Tunggakan Pajak Kendaraan Luwu Utara Capai Rp27 Miliar

0
2

LUWU UTARA —- Ketua Komisi III DPRD Luwu Utara (Lutra) Karemuddin yang memimpin kunjungan kerja Komisi III ke Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengaku malu mengetahui tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Lutra Rp27 miliar lebih.

“Terus terang kami malu karena ternyata tunggakan pajak di Luwu Utara sejak tahun 2011 sampai 2016 mencapai Rp27 miliar,” kata Karemuddin di sela kunjungan kerja ke Bapenda Sulsel, Senin (30/1/2017).

Ia mengatakan kunjungan kerja tersebut dimaksudkan untuk membahas tentang dana bagi hasil kendaraan bermotor tahun 2017. Namun, dalam kunjungan tersebut justru terungkap bahwa tunggakan PKB di Lutra dari tahun 2011-2016 mencapai Rp27 miliar lebih.

Komisi III berjanji akan mencarikan jalan keluar agar tunggakan PKB tersebut dapat tertagih. Pasalnya Luwu Utara juga mendapatkan bagi hasil dari pembayaran pajak tersebut.

“Tahun lalu kami melakukan rapat dengan eksekutif di DPRD Luwu Utara. Rapat tersebut sempat tertunda karena ternyata banyak kendaraan dinas yang menunggak pajak. Pajak baru kami lanjutkan setelah bupati memerintahkan agar segera membayar pajak yang tertunggak,” kata legislator dari Fraksi PAN DPRD Luwu Utara tersebut.

Menurutnya, tidak ada alasan kendaraan dinas menunggak pajak karena setiap tahun telah dianggarkan pembayaran PKB.

“Kami akan memikirkan langkah-langkah agar pajak tersebut terbayar,”ujarnya lagi.

Kunjungan kerja tersebut diterima oleh Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan Pendapatan Darmayani, Kepala Bidang Pajak Daerah Burhanuddin dan sejumlah pejabat Bapenda Sulsel.

Sementara Komisi III DPRD Luwu Utara mendampingi Karemuddin adalah Sekretaris Amir Mahmud, Muhammad Ibrahim, Abd Aris Mustamin, Abd Muis, dan Hj Rafika.

Anggota komisi III DPRD Luwu Utara Aris Mustamin menambahkan, Pemkab Luwu Utara harus bersyukur karena memperoleh dana bagi hasil yang tidak sedikit dari Bapenda Provinsi Sulsel.

Pada tahun 2016 dana bagi hasil yang diperoleh Luwu Utara sebesar Rp33,8 miliar.

“Ini jumlah yang cukup besar bila dibandingkan dengan PAD real Luwu Utara yang sekitar Rp30 miliar,” jelasnya.

Ia menyarankan agar Pemkab Luwu Utara mendukung Unit Pelaksana Teknis Bapenda Sulsel di Luwu Utara agar bagi hasil yang diterima Pemkab Luwu Utara juga bertambah.

“Tidak ada lagi alasan provinsi dan kabupaten karena Pemkab Luwu Utara mendapat bagi hasil yang cukup besar,” ujarnya lagi.

Kabid Perencanaan Pendapatan Darmayani bersyukur karena DPRD Luwu Utara mendukung kelancaran pengumpulan pajak di Luwu Utara. Yani, sapaannya, berjanji menjalin komunikasi insentif dengan DPRD Luwu Utara untuk pengumpulan pajak kendaraan di Luwu Utara.Demikian dikutip dari salah satu media online. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here