KPK Diminta Selesaikan Kasus Reklamasi CPI Makassar

0
36

Komite Pemantau Legsilatif (Kopel) Sulawesi mendorong kasus dugaan korupsi reklamasi Central Poin of Indonesia (CPI) sebelah barat pantai Losari seluas 157 hektare terletak di jalan Metro Tanjung Bunga Makassar, Sulawesi Selatan segera diselesaikan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK).

“Ada potensi kerugian negara cukup besar dalam mega proyek itu, sehingga KPK diminta segera merespon dengan melakukan penyelidikan di Sulsel, sebab kami menduga jangan-jangan itu diabaikan,” ucap Direktur Kopel Sulsel, Ahmad Musaddaq usai pertemuan dengan wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Makassar, Kamis.

Selain itu Kopel telah mengajukan laporan ke KPK sejak tahun lalu, namun progres penanganannya belum terlihat jelas sejauh mana dan sampai dimana penanganan itu, mengingat proyek reklamasi CPI di Makassar sudah menghabiskan uang negara hingga Rp300 miliar.

Menurut dia sejak perencanaan proyek Reklamasi CPI dimulai 2009 sampai 2017, sejumlah pelanggaran dilakukan disilanyalir dilakuan oknum tertentu dari pemerintah provinsi untuk mendapatkan keuntungan.

Izin reklamasi diarea tersebut baru terbit pada 2013 sementara dalam pelaksanaan di mulai 2009. Hal ini tentu saja banyak menabrak aturan dalam pelaksanaan reklamasi.

Belum lagi dengan proyek wisma negara diketahui belum mendapatkan izin dari presiden, yang seharusnya lebih dulu mendapat izin dari pemerintah pusat termasuk izin pengelolaan pesisir serta zonasi pulau kecil disekitarnya pun dilanggar.

“Kami sudah melaporkan ke KPK, tetapi belum ditanggapi, dengan momen pertemuan ini kami sampaikan langsung ke Wakil Ketua KPK untuk segera ditindaklanjuti melalui penyidiknya, karena ada uang negara didalamnya,” ujar Musaddaq.

Selain itu, pengembang yang mengelola proyek Reklamasi tersebut yakni PT Yasmin belakangan di kerja samakan dengan PT Ciputra Grup diperkirakan akan meraup untung hingga Rp1,2 triliun setelah melakukan penjualan lahan-lahan yang diberikan pemerintah sebanyak 100 hektare.

Sedangkan sisanya 57 hektare diklaim Pemprov Sulsel akan dibangun Wisma Negara dan masjid termasuk gedung-gedung pemerintahan, sementara ini masih berperkara namun belum ada kepastian penanganan hukumnya.

“Proyek itu sudah terjadi proses transaksional, dimana pengembangnya Ciputra Grup telah membeberkan ke media akan meraup untung sekitar Rp1,2 triliun sesuai dengan harga penjualan lahan per meternya apabila proyek ini dilanjutkan, terus apa yang didapatkan pemerintah dan masyarakat, ini yang dipertanyakan,” ungkap dia.

Sementara Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, hasil pertemuan itu untuk mendengar masukan-masukan dari aktivis penggiat anti korupsi dari berbagai Lembaga masyrakat sipil atau LSM. Dirinya menyatakan akan melakukan pengecekan terkait sejumlah laporan yang telah dilaporkan. Meski diketahui laporan yang masuk ke KPK per tahunnya mencapai 7.000 kasus.

“Nanti kita cek dulu, ya karena sudah dilaporkan. Semua perkara korupsi tetap akan ditangani penyidik bila dianggap telah memiliki bukti kuat,” katanya kepada awak media usai pertemuan.

Basari juga menyebut Sulawesi Selatan masuk dalam tujuh besar penanganan kasus korupsi di Indonesia sehingga akan ditindaklanjuti penanganannya termasuk kasus-kasus korupsi lainnya di Sulsel.

“Sulsel masuk nomor tujuh diantara semua provinsi yang ada. Tapi itu bukan hanya penanganan di KPK saja tetapi secara garis besar penanganan korupsi di Indonesia,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kopel bersama lembaga masyarakat sipil lainnya, ACC Sulawesi, LBH Makassar, FIK Ornop, Lapar, Jurnal Celebes, FMN, Solidaritas Perempuan Anging Mamiri dan KontraS Sulawesi tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pesisir (ASP) telah mengajukan gugatan hukum ke PTUN Makassar, namun belakangan hakim menolak gugatan itu dan mengabulkan tergugat yakni Pemprov Sulsel pada Mei 2016 lalu.

Direktur Walhi Sulsel Asmar Exwar mengatakan konteks payung hukum reklamasi pada wilayah pesisir harus diatur dalam bentuk Perda Zonasi Wilayah Pesisir serta pelaksanaannya mesti mendapat izin Menteri Kelautan dan Perikanan.

Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 17 tahun 2013 tentang pedoman perizinan reklamasi dan Peraturan Menteri PU nomor 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai.

Reklamasi CPI dianggap terindikasi tidak memenuhi syarat yang ditetapkan pada Undaang-undang Analisis Dampak Lingkungan, sebab tidak pernah diumumkan permohonan dan keputusan izin lingkungan secara baik berdasarkan Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau RPPLH. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here