KETUA DPRD SULSEL TERIMA ASPIRASI NELAYAN SINJAI

0
23
Ketua DPRD Prov.Sulsel, H.M.Roem didampingi A.Takdir, anggota DPRD Sulsel menerima  Wakil Ketua DPRD Sinjai dan anggota DPRD Sinjai serta sejumlah perwakilan nelayan Sinjai terkait aspirasi nelayan Sinjai di Ruang Kerjanya, Rabu (8/2).
Anggota Komisi II DPRD Sinjai, A.Zaenal menjelaskan maksud kedatangan terkait perizinan nelayan Sinjai yang dinilai lambat, sementara nelayan Sinjai akan segera melaut pada bulan Maret mendatang.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Sinjai, Abd.Salam Dg.Sibali mengharapkan agar Gubernur Sulsel dapat menindak lanjuti MoU dengan delapan propinsi lain terkait dengan nelayan Sinjai.
“Hal ini sangat urgent.Kami berharap MoU dapat segera ditindak lanjuti.Karena izin sementara hanya berlaku selama tiga bulan di sisi lain nelayan Sinjai melaut hingga delapan bulan atau lebih”,jelasnya.
Dinas Kelautan Sinjai memohon kepada DPRD Sulsel agar pengurusan SIPI dialihkan ke kabupaten, terkait draft MoU pihaknya juga berharap agar segera dipercepat agar nelayan tidak mengalami kendala dalam penangkapan ikan dimanapun wilayah perairan lokasi menangkap ikan.Terkait pas besar, nelayan Sinjai mengharapkan agar dapat permanen.
Ketua DPRD Sulsel, H.M.Roem mengungkapkan bahwa untuk kewenangan propinsi terkait izin telah disetujui oleh Dinas Kelautan propinsi Sulsel untuk diserahkan ke Dinas Kelautan kabupaten.Hal ini tidak hanya dialami Sinjai namun juga kabupaten lain, namun jumlah nelayan di Sinjai memang cukup banyak.Ia juga mengakui tentang cukup rumitnya kepengurusan melalui online.
Kepala Syahbandar Sinjai, Muhammad Ridwan meminta kepada Syahbandar Utama Makassar untuk datang ke Sinjai membantu dalam proses pendaftaran online karena untuk pengukuran kapal yang sebanyak 700-an kapal ditargetkan dapat selesai pada bulan Februari ini.
Perwakilan Syahbandar Utama Makassar menjelaskan bahwa terkait pendaftaran kapal online telah berlaku sejak April 2016.
“Jika ada nelayan belum memahami, akan kami bantu untuk masuk ke situs online tersebut.Kami menangani kapal dengan GT 7 keatas selama ini tidak ada masalah.Permintaan pengukuran kapal di Sinjai karena kurangnya SDM akan kami bantu”,jelasnya.
Ia juga meminta data kapal yang telah dilaporkan maupun yang belum agar dapat segera ditindaklanjuti oleh Syahbandar utama Makassar.
Salah seorang perwakilan nelayan Sinjai mengakui sangat dirugikan oleh pihak Syahbandar terkait aturan ini karena pihak Syahbandar belum pernah melakukan sosialisasi terkait sistem pendaftaran secara online.
Dalam pertemuan ini, hadir, Perwakilan Syahbandar Utama Makassar, Kepala Syahbandar Sinjai, DKP Sulsel, Dinas Kelautan Sinjai, Biro Hukum Sulsel, PTSP, Bagian Pemerintahan Setdakab.Sinjai serta sejumlah perwakilan nelayan Sinjai,
Haerul mukmin salah satu Perwakilan nelayan sangat  mengharapkan semoga pertemuan ini secepatnya ada solusi, dan bukan hanya janji janji dari pihak syahbandar maupun dari pihak PTSP.kami sangat mengharapkan prosedur administrasi pelayaran cepat diselsaikan Karna ini menyangkut hidup kami.
Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan H. Muh. Roem akan segera bersurat ke Gubernur untuk segera menandatangani MoU dimaksud.
Sedangkan Perwakilan Syahbandar Utara Makassar, langsung mengajak para nelayan ke kantor Syahbandar untuk belajar proses pendaftaran secara online untuk mendapatkan izin Melaut. (rhmt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here