Aktifis Anti Korupsi bawa kasus CPI ke KPK

0
24
MAKASSAR – Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia dan Koalisi Masyarakat Anti-Korupsi (KMAK) Sulsel menemukan bukti baru dalam kasus mega proyek Center Point of Indonesia (CPI) di Makassar. Bahkan kasus tersebut bakal diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kami akan mengawal secara teknis mega proyek CPI dan kami sudah 3 kali membawa pelaporan ini pada 25 januari 2017 pelaporan terakhir KMAK, rencana pada tanggal 23 Februari kami akan mengusulkan ekspos kepada KPK agar segera mengungkap laporan dan kajian kami yang terbaru, meski saat ini KPK sudah memproses laporan kami untuk segera ditindak lanjuti dan melengkapi bukti-bukti yang baru di CPI,” kata Direktur Kopel Indonesia Syamsuddin Alimsyah saat Ekspose Dugaan Korupsi Megaproyek Reklamasi CPI di Makassar, Jumat, 10 Februari 2017.
Menurut Syam, kasus CPI itu diduga telah merugikan negara sebesar Rp 15 triliun. Namun seiring berjalannya waktu Pemprov Sulsel melakukan kerjasama dengan PT Yasmin Asri pada tahun 2013 lalu, dengan penimbunan lahan seluas 157 hektar, kemudian hasil lahan tersebut akan dibagi, PT Yasmin akan mendapatkan 100 hektar dan Pemprov hanya mendapatkan 57 hektar.
“Dalam kerjasama dengan Pemprov dengan pihak swasta itu ditandatangani langsung oleh Gubernur Syahrul Yasin Limpo, seharusnya yang bertandatangan disitu yakni SKPD,” tambahnya.
PT Yasmin melakukan penimbunan untuk pembuatan lahan 157 hektar untuk reklamasi CPI. Dan saat itu dilakukan pembangunan jembatan dengan anggaran Rp 23 miliar dan pemasangan tiang pancang 137 meter dan timbunan batu gajah 181 meter yang menggunakan APBD Rp 13.620.500.000.
“Pembuatan jembatan itu senilai Rp 23 miliar, dipinjam Pemprov Sulsel dari Pinjaman Investasi Pemerintah (PIP) sebanyak Rp 500 miliar,” paparnya.
Selain itu, awal pembangunan proyek tersebut tidak masuk dalam dokumen RPJMD 2008-2013 (Periode Pertama Gubernur), nanti pada periode kedua, proyek tersebut dimasukkan dalam RPJMD (2013-2017). Karena ketiadaan perencanaan, perubahan dan pengalihan nama proyek dari Equilibrium Centre Park (ECP) ke Center Point of Indonesia (CPI) juga tidak melalui prosedur.
Hal ini berdampak pada prosedur administrasi, anggaran, dan pengelolaannya oleh Dinas terkait. Terbukti dari penyusunan penganggaran dalam APBD, Amdal, penyusunan Feasibility Studi, dan penyusunan Masterplan tidak menggunakan nama Center Point of Indonesia (CPI) melainkan menggunakan nama Equilibrium Centre Park (ECP). Dia berharap KPK segera mengusut tuntas proyek tersebut. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here