Pemuda Pancasila Minta Pemkot Hentikan Kerja Sama Dengan BPJS

0
41
PAREPARE—-Puluhan massa Orga‎nisasi Pemuda Pancasila (PP) Parepare, turun menduduki Kantor DPRD. Senin (20/2/2017).Mereka mendesak wakil rakyat turun tangan mengatasi gejolak terkait kontroversi Peraturan menteri Kesehatan (Permenkes No 4 tahun 2017), tentang standar tarif BPJS Kesehatan, Mereka menilai aturan itu membebani rakyat, terutama masyarakat kecil.
Ketua Pemuda Pancasila Parepare, Fadly Agus Mante, mengatakan, regulasi dalam Permenkes itu tidak sejalan dengan semangat Pemerintah kota dalam hal kepedulian terhadap masyarakat di Parepare. 
Perlu dikaji ulang. Banyak regulasi yang justru membebani masyarakat, Kita minta wakil rakyat mencari solusi atasi persoalan itu,”kata Fadly di depan Puluhan Massa Pemuda Pancasila dan 4 Anggota Komisi 2 DPRD Kota Parepare. 
“Kami duga aturan itu malah menguntungkan pihak BPJS dan RSUD. Andi Makkasau, jangan rakyat yang semakin dibebani, Ia bahkan akan memperjuangkan aspirasi masyarakat tersebut, ketingkat pusat” ancamnya. 
Wakil Ketua DPRD Parepare, Rahmat Sjamsu Alam, yang menerima rombongan massa berjanji akan menindak lanjuti aspirasi tersebut.
Tentu akan kami kaji dulu seperti apa regulasi yang dinilai merugikan rakyat, pihaknya akan lebih mementingkan kepentingan mayarakat, dan jika memungkinkan akan dilutuskan program itu, dengan BPJS Dan kembali ke Program Jamkesda yang diprogramkan Jaksa” terangnya. 
Dalam hearing ini, DPRD juga menghadirkan pihak BPJS yang diwakili 4 staffnya, sementara Pihak RSUD. Dihadiri 2 Wakil Direktur RSUD.Andi Makkasau, dan DPRD Sendiri selain dihadiri Wakil Ketua I DPRD Rahmat Sjamsu Alam dari Partai Demokrat dan 3 Anggota Komisi 2 Hearing juga dihadiri Anggota Komisi I DPRD HTasming Hamid. (Effendy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here