Kementerian LHK Tutup PT Multazam Di Kawasan Industri Makassar

0
248

MAKASSAR — Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menutup sementara fasilitas pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dikelola oleh PT Multazam yang terletak di Kawasan Industri Makassar (KIMA). Diduga kuat, perusahaan tersebut telah melanggar aturan dan menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan sekitar.

Kepala Bidang Evaluasi dan Tindak Lanjut Pusat Pengendalian Pembangunan Sulawesi dan Maluku (P3E Suma), Azri Rasul, S.KM, MH mengungkapkan, PT Multazam yang bergerak dalam industri pengumpul dan pengangkut limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) diduga melanggar aturan yang telah ditetapkan pemerintah.

Dimana, terdapat ketidaksesuaian antara wilayah pelayanan pengangkutan limbah B3 dengan jumlah armada pengangkutan. Bahkan, jangka waktu pelayanan pengangkutan yang bermasalah serta adanya sisa limbah B3 yang tidak dibersihkan atau dikelola.

“Tindakan itu dapat membahayakan keselamatan mahluk hidup,” ungkapnya saat dikonfirmasi, baru-baru ini.

Perusahaan tersebut, lanjut Azri, dikenakan sanksi administrasi oleh Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administrasi, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KLHK.

“Perusahaan tersebut diberikan deadline waktu selama 90 hari untuk mempertanggungjawabkan perihal sanksi yang dikenakan terhitung sejak 16 Februari 2017,” katanya.

Sementara itu, salah seorang karyawan PT Multazam yang enggan disebutkan namanya yang dikonfirmasi membenarkan adanya penghentian sementara waktu yang dilakukan oleh Kementerian LHK terhadap perusahaan tempatnya bekerja.

“Benar segala kegiatan PT Multazam diberhentikan untuk sementara waktu. Tapi alasan penutupan tidak seperti yang disanksikan,” akunya kepada Upeks, Kamis (23/2/17).

Menurut dia, keputusan penghentian sementara waktu tersebut dilakukan oleh Kementerian LHK, karena adanya miskomunikasi antara perusahaannya dengan Kementerian terkait. Saat ini, kata dia, pihak perusahaan PT Multazam telah mengirimkan surat kroscek ke Kementerian LHK.

“Sebenarnya permasalahan ini adalah dampak dari salah satu cabang perusahaan yang menyalahgunakan kepercayaan pimpinan perusahaan. Sehingga merembes ke semua cabang di Indonesia, bahkan di Makasaar,” bebernya dikutip dari salah satu media online. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here