Kontraktor pedestrian Jl Nusantara Ngemis ke BPK

0
2

MAKASSAR — Pembangunan pedestrian Jl Nusantara berlanjut usai rekanan atau kontraktor mengemis ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Bos ngemis ke BPK, BPK bolehkan ditambah dua hari dan hari ini (kemarin, red) selesai,” kata Budyanto, mandor proyek yang ditemui di lokasi, Kamis (2/3/2017).

Budyanto menuturkan, dia mandor baru di proyek tersebut. Dia bergabung baru pada Kamis kemarin. Budyanto hanya melanjutkan pekerjaan sebelumnya karena mandor yang lama sudah keluar.
“Bos minta supaya dikerja, dirapikan,” katanya.

Bos Budyanto bernama Salman. Salman seorang Project Manager yang berasal dari Bandung. Namun, Budyanto tidak mengetahui perusahaan pimpinannya tersebut. Budyanto hanya ikut asal pembayaran gaji lancar. Di mana, proyek ini dimenangkan PT Angkasapuri Konsursindo dengan nilai kontrak Rp11,9 miliar.

Pembangunan pedestrian masih menyisakan banyak pekerjaan. Budyanto pun mengakui hal tersebut. Pengerjaan proyek memiliki dua kendala utama.

Pertama, benturan dengan warga. Warga keberatan karena aksesnya terhambat. Jika akses ditutup untuk melakukan pekerjaan, warga bongkar lagi. Jadi, katanya, harus konsultasi dulu dengan warga.

“Lalu, persoalan cuaca, cuaca tidak bisa diprediksi. Kalau kena hujan gagal pekerjaannya,” tutur Budyanto.

Sementara, Kepala Dinas PU Makassar, Muh Ansar menyerahkan proyek pedestrian ini kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang dipegang Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PU Makassar.

“Belum ketemu dengan KPA,” kata Ansar.

Menurut Ansar, keputusan penghentian atau kelanjutan pembangunan berada di tangan KPA. KPA dipegang Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PU Makassar, Tajuddin Beddu.

Semua pelaksana teknis dan kontrak proyek dikelola KPA. Kepala dinas, katanya, hanya bertugas dalam pembayaran proyek. Kadis yang akan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).

Sayangnya, Tajuddin belum bisa dimintai keterangan sejauh ini. Tajuddin juga tidak ditemui di kantornya dan tidak dapat dihubungi via telepon selularnya. Begitu juga dengan Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PU Makassar, Darlis. (rul/ris)

Kejari Diminta Mengawasi

Meski Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Makassar dilantik di rumah jabatan Walikota Makassar, Moh Ramdhan Pamanto, namun lembaga penegak hukum tersebut tetap diminta mengawasi dengan dugaan masalah proyek Pemkot Makassar.

Dugaan masalah proyek Pemkot Makassar itu, yakni pembangunan pedestrian di Jl Nusantara yang diketahui masa kontrak telah habis dan telah jatuh tempo sejak 28 Februari lalu.

Badan Pekerja Lembaga Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, Abd Kadir dimintai tanggapannya mengatakan, adanya permasalahan itu, Kejari Makassar diminta untuk mengawal proyek tersebut.

“Sebaiknya Kejari Makassar memang melakukan pengawasan terhadap proyek itu. Pihak kontraktor juga harus diberikan sanksi dan denda atas keterlambatan pekerjaannya,” kata Kadir, Kamis (2/3/17).

Pekerjaan pedestrian Jl Nusantara tersebut, memiliki nilai kontrak anggaran Rp11,9 miliar pada APBD 2016 Kota Makassar.
Pembangunan pedestrian atau trotoar di Jl Nusantara masih berlanjut. Padahal, pekerjaan tersebut jatuh tempo 28 Februari 2017.

Hanya saja, untuk pemberhentian dan kelanjutan pembangunan tersebut berada ditangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). KPA sendiri dipegang Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PU Makassar, Tajuddin Beddu. Demikian dikutip dari salah satu media online. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here