BACAKI !!! Ini Nama dalam Dakwaan Korupsi e-KTP yang Rugikan Negara Rp 2 Triliun

0
27

JAKARTA – Masifnya nama yang disebut dalam surat dakwaan kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik atau e-KTP membuat publik tersentak. Bagaimana tidak, puluhan anggota Komisi II DPR periode 2009-2014 disebut menerima fee dari uang yang dianggarkan dalam proyek e-KTP.

Sebelum nama-nama terdakwa dibeberkan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis 9 Maret 2017, kasus itu sudah menjerat mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman. Mereka duduk di kursi terdakwa.

Seperti diketahui, pada Juli hingga Agustus 2010, DPR RI mulai melakukan pembahasan RAPBN TA 2011. Salah satunya soal anggaran proyek e-KTP.

Andi Agustinus alias Andi Narogong selaku pelaksana proyek beberapa kali melakukan pertemuan dengan sejumlah anggota DPR RI. Kemudian, disetujui anggaran senilai Rp 5,9 triliun dengan kompensasi Andi memberi fee kepada beberapa anggota DPR dan pejabat Kementerian Dalam Negeri.

Akhirnya disepakati 51 persen dari anggaran digunakan untuk proyek, sementara 49 persen untuk dibagi-bagikan ke Kemendagri, anggota DPR RI, dan keuntungan pelaksana pekerjaan atau rekanan.

Dalam kasus ini, Irman didakwa memperkaya diri sebesar Rp 2.371.250.000, 877.700 dolar AS, dan 6.000 dolar Singapura. Adapun Sugiharto mendapatkan uang sejumlah 3.473.830 dolar AS.

Selain memperkaya diri sendiri, para terdakwa juga memperkaya orang lain. Berikut daftarnya berdasarkan dakwaan yang disusun jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK):

1. Gamawan Fauzi (saat itu Menteri Dalam Negeri) sejumlah 4,5 juta dolar AS dan Rp 50 juta.

2. Diah Anggraini (saat itu Sekretaris Jenderal Kemendagri) sejumlah 2,7 juta dolar AS dan Rp 22,5 juta.

3. Drajat Wisnu Setyawan (Ketua Panitia Pengadaan e-KTP) sejumlah 615.000 dolar AS dan Rp 25 juta.

4. Enam anggota panitia lelang, masing-masing sejumlah 50.000 dolar AS

5. Husni Fahmi sejumlah 150.000 dolar AS dan Rp 30 juta.

6. Anas Urbaningrum sejumlah 5,5 juta dolar AS.

7. Melcias Marchus Mekeng (saat itu Ketua Banggar DPR) sejumlah 1,4 juta dolar AS.

8. Olly Dondokambey sejumlah 1,2 juta dolar AS.

9. Tamsil Lindrung sejumlah 700.000 dolar AS.

10. Mirwan Amir sejumlah 1,2 juta dolar AS.

11. Arief Wibowo sejumlah 108.000 dolar AS.

12. Chaeruman Harahap sejumlah 584.000 dolar AS dan Rp 26 miliar.

13. Ganjar Pranowo sejumlah 520.000 dolar AS.

14. Agun Gunandjar Sudarsa selaku anggota Komisi II dan Badan Anggaran DPR RI sejumlah 1,047 juta dolar AS

15. Mustoko Weni sejumlah 408.000 dolar AS.

16. Ignatius Mulyono sejumlah 258.000 dolar AS.

17. Taufik Effendi sejumlah 103.000 dolar AS.

18. Teguh Djuwarno sejumlah 167.000 dolar AS.

19. Miryam S Haryani sejumlah 23.000 dolar AS.

20. Rindoko, NU’man Abdul Hakim, Abdul Malik Haramaen, Jamal Aziz, dan Jazuli Juwaini selaku Kapoksi pada Komisi II DPR RI masing-masing 37.000 dolar AS.

21. Markus Nari sejumlah Rp 4 miliar dan 13.000 dolar AS.

22. Yasona Laoly sejumlah 84.000 dolar AS.

23. Khatibul Umam Wiranu sejumlah 400.000 dolar AS.

24. M Jafar Hapsah sejumlah 100.000 dolar AS.

25. Ade Komarudin sejumlah 100.000 dolar AS.

26. Abraham Mose, Agus Iswanto, Andra Agusalam, dan Darma Mapangara selaku direksi PT LEN Industri masing-masing mendapatkan sejumlah Rp 1 miliar.

27. Wahyudin Bagenda selaku Direktur Utama PT LEN Industri sejumlah Rp 2 miliar.

28. Marzuki Ali sejumlah Rp 20 miliar.

29. Johanes Marliem sejumlah 14.880.000 dolar AS dan Rp 25.242.546.892.

30. Sebanyak 37 anggota Komisi II yang seluruhnya berjumlah 556.000 dolar AS. Masing-masing mendapat uang berkisar antara 13.000 hingga 18.000 dolar AS.

31. Beberapa anggota tim Fatmawati, antara lain Jimmy IskandarTedjasusila Als Bobby, Eko Purwoko, Andi Noor, Wahyu Setyo, Benny Akhir, Dudi, dan Kurniawan masing-masing sejumlah Rp 60 juta.

32. Manajemen bersama konsorsium PNRI sejumlah Rp 137.989.835.260.

33. Perum PNRI sejumlah Rp 107.710.849.102.

34. PT Sandipala Artha Putra sejumlah Rp 145.851.156.022.

35. PT Mega Lestari Unggul yang merupakan holding company PT Sandipala Artha Putra sejumlah Rp148.863.947.122.

36. PT LEN Industri sejumlah Rp 20.925.163.862.

37. PT Sucofindo sejumlah Rp 8.231.289.362.

38. PT Quadra Solution sejumlah Rp 127.320.213.798,36.

Ketua DPR RI Setya Novanto sendiri menegaskan dirinya tidak terkait perkara dugaan korupsi pengadaan e-KTP. Ia menyatakan mendukung supremasi hukum dan ingin agar kasus korupsi e-KTP dapat diusut secara tuntas.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap tidak terjadi guncangan politik akibat perkara dugaan korupsi pengadaan e-KTP.

Pasalnya, perkara korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 2 triliun tersebut diduga kuat melibatkan nama-nama besar.

Ia berharap, semoga tidak ada “guncangan politik” yang besar lantaran nama yang akan disebutkan memang banyak.

Hal itu diungkapkan Agus di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Jumat 3 Maret 2017 sore. Menurutnya, nama-nama besar itu dapat dilihat dan didengar publik secara langsung dalam persidangan perkara itu.

Bagi KPK, penyebutan nama-nama besar yang terlibat perkara itu berarti juga akan membuka kembali penyelidikan yang baru.

Agus menyebut, secara periodik kasus itu akan dibuka. “Kami (buka) secara berjenjang. Ini dulu, habis ini siapa lagi. Proses itu ada (berjalan),” imbuh Agus.

Perkara dugaan korupsi e-KTP yang akan masuk persidangan ini terdiri dari dua tersangka, yaitu mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman.

Keduanya dikenakan Pasal 2 atau 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHAP.

KPK melansir, proyek pengadaan e-KTP senilai Rp 6 triliun. Akan tetapi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan adanya kerugian negara sebesar Rp 2 triliun. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here