BPK : WTP Bukan Jaminan Daerah Bebas Korupsi

0
3

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menegaskan bahwa persoalan korupsi merupakan masalah serius yang harus tekan. Tindak pidana korupsi juga disebutkan tidak berkorelasi dengan opini terhadap laporan keuangan suatu daerah.

Anggota VI BPK RI, Bahrul Akbar menegaskan, kasus tindak pidana korupsi merupakan sesuatu yang tidak berkorelasi dengan predikat opini yang diperoleh daerah terhadap laporan keuangan pemerintah.
“Artinya, tidak ada korelasi dengan laporan keuangan, proses auditing hanya menunjukkan kewajaran laporan keuangan daerah itu dan bapak sekalian,” ungkapnya dalam Workshop Pemantapan Pemeriksaan dan Entry Meeting Pemeriksaan LKPD TA 2016 Perwakilan BPK RI Wilayah Timur, di Hotel Clarion Makassar.

Bahrul mengaku, selama ini pihaknya sering kali mendapat pertanyaan, mengapa tindak pidana korupsi masih kerap ditemukan pada daerah-daerah yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangannya. Ia menilai predikat WTP bukan jaminan daerah bebas korupsi.

“Ini agak sulit, karena kami menilai laporan keuangan, sementara korupsi bisa terjadi pada proses perizinan atau kepegawaian misalnya,” jelasnya.

Bahrul menegaskan, misi BPK RI yakni bagaimana menciptakan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang dasarnya adalah melawan korupsi. “Kita perlu menyamakan persepsi terkait hal ini,” imbuhnya.

Bahrul juga mengakui bahwa salah satu hal yang mempengaruhi opini kewajaran terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, adalah masalah aset. “Selesaikan masalah aset, sering kali pemerintah daerah lupa menuliskan kapitalisasi aset dari belanja modal,” katanya.

Ia menambahkan, sepanjang tahun 2003-2015, BPK telah menghasilkan 446 temuan dengan potensi kerugian senilai Rp33,5 triliun dan USD841 ribu.

Sebelumnya, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo menilai workshop tersebut akan sangat penting bagi pemerintah daerah, untuk mengetahui mana hal-hal yang bisa ditolerir dan apa yang bisa diperbaiki oleh pemerintah daerah.

“Jadi kalau ada workshop begini, ada kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memperoleh informasi yang lebih jelas, workshop ini agar ke depan kita lebih baik,” katanya.

Workshop yang berlangsung dua hari (29-30/3/17) ini diikuti oleh gubernur dan bupati, serta kepala-kepala SKPD dari Pulau Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Nusa Tenggara. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang juga hadir menjadi narasumber pada workshop tersebut. Demikian dikutip dari salah satu media online. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here