Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemprov Sulsel, Mustari Soba : Pencairan Dana Desa Tahap Pertama Paling Lambat Juli Mendatang

0
24

MAKASSAR —- Kebijakan baru terkait pembatasan waktu pencairan dana desa mulai diterapkan. Dana desa Sulsel tahun ini yang jumlahnya Rp1,8 triliun, pencairan tahap pertama paling lambat Juli mendatang.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemprov Sulsel, Mustari Soba menjelaskan, alokasi dana desa di Sulsel tahun 2017 ini meningkat 27,7%. Dari sebelumnya hanya Rp1,4 triliun pada 2016, menjadi Rp1,8 triliun.

Terkait penerapan kebijakan pembatasan waktu pencairan, Mustari mengatakan, tahun 2017 ini batas pencairan anggaran tahap I untuk 21 kabupaten penerima dana desa paling lambat Juli mendatang.

“Prioritas penggunaan dana desa tahun ini untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Serta prioritas pelaksanaannya untuk swakelola menggunakan tenaga kerja setempat, dan kegiatan yang mendorong masyarakat produktif secara ekonomi,” kata Mustari, kemarin.

Berdasarkan evaluasi pemanfaatan dana desa di Sulsel tahun 2016, terdapat tiga kabupaten yang realisasi penyaluran dana desanya tidak 100%, yaitu Bone hanya 99,9%, Pangkep 99,3% dan Tana Toraja 99,3%.
Meski demikian, dana desa 2016, sekitar 98,3% dimanfaatkan untuk pembangunan prasarana dan infrastruktur layanan dasar publik dan pemberdayaan masyarakat.

Khusus pembangunan infrastruktur, terbangun jalan sepanjang 2.067 kilometer (Km), jembatan 29.165 meter, tambatan perahu 20 unit, membangun MCK 2.876 unit, irigasi 313 unit, embung 182 unit, drainase 4.467 unit, PAUD 205 unit, Posyandu 707 unit, Polindes 73 unit, dan pasar desa 24 unit.

“Jadi outputnya dibidang pembangunan sebesar Rp693,04 miliar dari dana desa atau sekitar 92,6%, pemberdayaan Rp42,85 miliar atau 5,73%, kemasyarakatan Rp9,51 miliar atau 1,27%, dan pemerintahan Rp2,98 miliar atau 0,4%,” terangnya.

Khusus dana desa 2017 ini, Mustari menegaskan, masalah pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah desa harus tetap jadi perhatian, karena semakin banyaknya aparatur desa yang tersandung masalah dengan penegakan hukum, karena faktor tidak memahami aturan pengelolaan keuangan.

“Di luar itu, ada juga oknum perangkat desa yang sengaja menyalahgunakan kewenangan dengan anggaran desa. Untuk Sulsel sendiri ada dua kabupaten yang bermasalah, itu pada 2015, tapi sudah ditangani,” katanya.

Selain itu, yang jadi perhatian serius menurut Mustari, adanya kewajiban Pemda menganggarkan alokasi dana desa 10% dari perimbangan daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK).

“Bila itu tidak dipenuhi, maka akan ada penundaan atau pemotongan dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) oleh Kementerian Keuangan. Tentu kita tidak mau itu terjadi, karena pasti merugikan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sulsel, Rais Rahman mengatakan, pihaknya berharap agar revisi aturan pembatasan waktu pencairan itu tidak akan menganggu alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk pembangunan desa di Provinsi Sulsel.

“Kami sebenarnya berharap revisi itu tidak akan menganggu pencairan. Karena saat ini semua masih dalam proses, termasuk pemberitahuan secara resmi,” jelasnya. Demikian dikutip dari laman salah satu media online. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here