Pemkot Makassar Kembali Raih Opini WTP

0
43
MAKASSAR – Untuk kali kedua Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan pengelolaan keuangan tahun anggaran 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulsel.
Sebelumnya,di bawah kepemimpinan Wali Kota Mohammad Ramdhan Pomanto Pemkot Makassar juga berhasil menerima opini WTP di tahun 2016 lalu` Tercatat penghargaan opini WTP berhasil diraih oleh Pemkot Makassar setelah 13 tahun absen menerima penghargaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Sulsel berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

LHP LKPD 2016 ini diserahkan anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Harry Azhar Azis langsung ke Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, di Kantor BPK RI Perwakilan Sulsel, Jalan AP Pettarani. Danny Pomanto sapaan akrab wali kota menyatakan, untuk meraih opini tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan. Begitupun dengan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK juga dianggap tidak mudah. “Ini sangat berat, butuh kerja keras dan kesadaran seluruh jajaran pemerintah. Tim yang turun menilai tahun ini adalah pihak-pihak yang berkompeten memeriksa secara detail,” ujar Danny

Lebih lanjut, pada masa kepemimpinannya, wali kota berlatar belakang konsultan tata ruang ini, beserta jajarannya di pemerintahan dinilai telah menunjukkan sikap profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.
 “Saya kira ini bentuk kesyukuran yang luar biasa, sesuatu kondisi yang tadi sangat krusial kemudian dengan cara sistematis kita bisa membangun kembali sistem sesuai dengan standar akrual,” jelasnya. Menurutnya, upaya yang dilakukan tim kerja khususnya menyangkut sistem pencatatan dan pengelolaan keuangan sudah maksimal. Meski demikian, Danny menyatakan, raihan opini WTP dianggap bukan tujuan utamanya dalam memimpin kota ini.

Tetapi merupakan langkah awal untuk memperbaiki seluruh sistem yang telah terbangun di masa-masa pemerintahan sebelumnya. “Saya kira penghargaan ini bukan tujuan utama tapi justru awal bagi kita untuk memperbaiki semua yang belum baik,”ujarnya. Dengan demikian, ekspektasi WTP kembali akan ditarget untuk diraih di tahun yang akan datang. ”Dengan adanya sistem realtime oleh war room, bukan hanya pemeriksaan saja, jadi setiap saat kita ingin diperiksa kita sudah siap,” terang Danny.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Makassar, Erwin Syafruddin Haiya menjelaskan, pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK telah melalui tahap sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Tentu, hal ini kemudian mampu menampik adanya opini masyarakat jika pencapaian WTP betul-betul diraih dengan adanya usaha dan kerja keras dari pemerintah melalui seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Lantaran, laporan keuangan yang disajikan sudah memenuhi standar akuntansi pemerintahan. “Jadi untuk meraih ini ada beberapa poin yang perlu diperhatikan, termasuk BPK yang dilalui dengan tiga proses. Pertama pemeriksaan di akhir Desember, awal Januari dan di bulan April kemarin,” pungkas Erwin. Bahkan,kata Erwin, standar kualitas pemeriksaan BPK terhadap pemerintah daerah yang telah meraih opini WTP sebelumnya semakin meningkat.

Di mana, di laporan keuangan 2016 dianggap telah sejalan dengan visi-misi wali kota untuk mengejar seluruh aset milik pemerintah yang masih dikuasai pihak lain. Alhasil, laporan keuangan di tahun 2016 dan 2017 sata ini, kata Erwin meningkat drastis dari aspek aset tetap dari Rp5,6 triliun menjadi Rp26 triliun.

Peningkatan terbesar adalah pencatatan tanah yang selama ini berada di bawah kontruksi jalan. Selama ini biasanya jalan dirubah jadi lahan parkir dan diserobot, dengan adanya invetarisasi kesalahan masa lalu tidak terulang kembali,” pungkas Erwin.
Di samping itu, pelaporan keuangan dalam hal ini pencarian aset Fasum Fasos menjadi poin yang tak kalah pentingnya. Apalagi, sebagai bentuk tindak lanjut Pemkot Makassar akan membentuk sekretariat bersama Fasum Fasos dengan tujuan mendorong kerjasama dengan pihak TP4D Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar untuk penyerahaan aset terhadap 491 pengembang yang masih menguasai fasum fasos.
“Inilah salah Satu menjadi poin untama laporan keuangan 2016 kemarin. Peningkatan pencatatan keuangan aset tetap Rp26 triliun. Dan ada sekitar 491 pengembang yang akan kita kejar untuk penyerahan fasum fasos. Sudah dipetakan oleh Inspektorat tinggal bagaimana tindak lanjut dinas terkait, untuk dilakukan penyerahan secara de fakto dan deyura (dokumen kepemilikan dan sertifikat itu yang sementara kita lakukan),” terang Erwin dikutip dari laman salah satu media online. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here