Pemkot Parepare Gandeng Pakar Hukum Wujudkan Tata Kelola Baik dan Bersih

0
2

PAREPARE— Guna mewujudkan Kota Parepare dalam tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih, Walikota Parepare DR.HM Taufan Pawe menggandeng pakar Konsultan Hukum yang ahli dalam bidangnya masing-masing.

Perlunya kejelasan hukum dan dukungan dalam mengambil langkah kedinasan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dianggap Taufan memerlukan pengawalan dari Konsultan Hukum yang dibentuk Pemeritah Kota Parepare.

Kunsultan Hukum yang terdiri dari beragam pakar hukum dan guru besar ini dipilih Pemerintah Kota Parepare untuk memberikan pendampingan dan konsultasi hukum di Lingkup Pemkot Parepare.

Prof Hj Farida mewakili Konsultan Hukum dari lima orang konsultan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Parepare telah melibatkan tim hukum dalam mengawal dan mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih.

Guru besar Hukum Universitas Hasanuddin ini menyampaikan dan mengajak seluruh OPD yang ada untuk bersama sama dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih.

Prof.Farida memberikan apresiasi kepada Walikota yang melibatkan tim hukum dalam menjalankan roda Pemerintahan dan melibatkan perguruan tinggi.

“Pak Walikota adalah alumni kami dan kami ada dan hadir dan bersama sama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang kita dambakan.,” jelas Prof. Farida.

Dosen Fakultas Hukum  dan juga guru besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ini juga mengharapkan partisipasi seluruh OPD dalam mengkomunikasikan permasalahan hukum yang terjadi di lingkupnya dan dicarikan solusi hukumnya.

Dalam arahan Walikota Parepare DR.HM Taufan Pawe,  menyampaikan hadirnya Konsultan Hukum Pemerintah Kota Parepare sebagai bentuk komitmen Pemerintah dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih.

Melibatkan guru besar Hukum dari beragam multi disiplin Hukum dianggap Taufan sebagai sesuatu yang sangat penting dikarenakan tatakelola Pemerintahan tidak terlepas dari persoalan kebijakan yang tidak boleh keluar dari jalur yang ada.

Sebelum dialog interaktif dimulai, Walikota Parepare Taufan yang juga berlatar belakang berprofesi sebagai pengacara ini, menghimbau dan mengharapkan kepada seluruh OPD untuk memanfaatkan momen yang ada dikarenakan semua Pakar hukum hadir dalam dialog interaktif tersebut.

“Ini kesempatan kita untuk menggali pada ahlinya dan ini adalah bekal kita menuju pada mimpi mimpi kita kedepan Kebijakan kebijkan yang  kita lahirkan nanti ujung ujungnnya untuk kesejahteraan masyarakat,” Jelas Taufan.

Kunsultan Hukum yang terdiri dari beragam pakar hukum dan guru besar ini dipilih Pemerintah Kota Parepare untuk memberikan pendampingan dan konsultasi hukum di Lingkup Pemkot Parepare  Lima konsultan hukum tersebut diantaranya, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum yang mengambil gelar doktoralnya pada tahun 2006, selain menjadi Dosen di Universitas Hasanuddin dia juga dipercaya menjadi tim ahli Gubernur Sulawesi Selatan.

Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H.,M.H. merupakan pakar hukum sumberdaya alam dan menjadi satu satunya pakar hukum SDA yang ada di Indonesia, selain menjadi dosen Hukum di Universitas Muslim Indonesia (UMI), dia juga dipercayakan sebagai ketua lembaga penelitian dan pengembangan SDM Yayasan Wakaf UMI Makassar.

Prof. Dr. Ir. H. Abrar Saleng, SH., MH, pria kelahiran Rappang 54 tahun yang lalu menyelesaikan studi doktoral hukumnya di Universitas Padjajaran Bandung pada tahun 1999 yang sehari harinya melakukan aktifitas sebagai Dosen tetap pada Fakultas Hukum Unhas.

Prof Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H, yang lahir di Kabupaten Polmas pada tahun 1974 yang baru baru ini dinobatkan sebaga guru besar Unhas. Selain menjadi konsultan Hukum di beberapa perusahaan dan Rumah Sakit, beliau juga sekarang menduduki jabatan sebagai Komisaris Utama di dua perusahaan.

Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H, konsultan Hukum yang masih sangat muda ini lahir pada tahun 1981 dan mulai menjadi Dosen Hukum di Unhas pada tahun 2003, selain menjadi Dosen di Unhas, beliau juga dipercayakan menjadi tenaga pengajar pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan tenaga pengajar Diklat Kemendagri pada tahun 2014 yang lalu.(Effendy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here