Ke Parepare Komisi IX DPR RI Bahas Permasalahan TKI

0
25
PAREPARE—-Prihatin pada nasib Tenaga Kerja Indonesia, Komisi IX DPR RI menggelar kunjungan kerja spesifik terkait pengawasan dan penyelesaian pemulangan TKI dari Indonesia di Kota Parepare. (21/07)
Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah harus memastikan bahwa razia dan penangkapan yang sedang terjadi tidak dilakukan dengan kekerasan dan tetap mengedepankan aspek penghormatan pada nilai-nilai kemanusiaan dan HAM.
Komisi IX yang terdiri dari Hj.Elva Hartati, Dr. Suir Syam, Hj, Aliyah Mustika Ilham, H.Handayani, A.Anshory, H.Muhammad Iqbal dan Ir.Ali Mahir diterima langsung dilakukan perjamuan di Kantor Walikota Parepare.
Walikota Parepare DR.HM Taufan Pawe, SH.MH menjelaskan persoalan TKI untuk wilayah Parepare dan sekitarnya tidak terlepas dari fasilitas Rumah Sakit yang disiapkan Pemerintah Kota Parepare.
Pasalnya Parepare ditunjuk dari Kementrian Kesehatan RI untuk memberikan pelayanan pemeriksaan kepada calon-calon tenaga kerja Indonesia sebelum diberangkatkan menuju Negara tempat bekerjanya dituju.
Data yang disebutkan Walikota Parepare terkait pemeriksaan kesehatan yang dilakukan calon TKI 2015 lalu terdapat 89 orang yang melakukan tes kesehatan, 2016 terdapat 535 orang dan tahun ini, Juni 74 orang calon TKI yang melakukan pemeriksaan kesehatan.
H.Syamsul Bahri M.Sc Wakil Ketua Komisi IX, sebagai ketua tim kunjungan kerja menjelaskan agenda yang dilakukan ini merupakan pengawasan untuk mengetahui langkah pemerintah dalam mengantisipasi pemulangan dan kekerasan yang dihadapi TKI.
“Sesuai laporan BNP2TKI ada 600 ribu Tenaga kerja illegal yang menghadapi permasalahan akibat dan dari 600 ribu orang tersebut hanya terdapat 155 ribu orang yang menggunakan E-Kad,” Jelas Syam.
E Kad adalah pas sementara pekerja asing tak berdokumen, termasuk pekerja asing dari Indonesia, sebagai langkah awal untuk mengurus dokumen kerja yang sah (permit) jika memenuhi syarat yang telah ditentukan.
Syamsul yang terpilih dari Dapil Sulsel II ini menjelaskan, kurangnya penggunaan E-Kad untuk para TKI dikarenakan ketakutan akan kehilangan dokumen dan takut kehilangan pekerjaan.Dari data yang ditemukan Syamsul bersama anggota rombongan berkesimpulan perlu ada penanganan serius dari Pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah tersebut, dan saat sekarang ini komisi IX sedang mengatur Rancanagan Undang-undang terkait perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN).
Pembahasan RUU ini sudah sampai pada tahap menyamakan persepsi di tingkat Pemerintah terhadap beberapa isu actual. Salah satu isu actual yang perlu disamakan adalah terkait pembagian kewenangan antara regulator dan operator dalam penanganan TKI.(Effendy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here