Pengungsi Rohingya adukan Nasibnya di DPRD Makassar

0
4

MAKASSAR, CNEWS — Anggota DPRD Makassar Iqbal Djalil menerima perwakilan 4 orang Imigran di ruangan komisi B dari Fraksi PKS, Iqbal Djalil mengaku prihatin atas kondisi warga Imigran tanpa perhatian dari pemerintah. Olehnya kata Ije, warga Imigran asal Rohingya ini harus di deportase secepat mungkin. Karena batas mereka tinggal di Indonesia hanya 2 tahun.

“Kami di DPRD merasa resah mereka tinggal di Makassar selama bertahun-tahun tanpa di deportase oleh UNHCR, kami dewan meminta UNHCR dengan pihak Imigrasi untuk mengecek siapa saja imigran yang lebih 2 tahun harus keluar dari Indonesia,” tutupnya.

Iqbal Djalil juga meminta perhatian dari pemerintah kota Makaassar untuk berkoordinasi dengan pihak Imigrasi dengan UNHCR agar menyelesaikan persoalan Imigran warga Rohingya.

“Saya meminta pihak Imigran untuk berkoordiansi dengan pihak UNHCR untuk segera mendeportase warga Rohingya ke negara ketiga,” bebernya

Sementara itu salah satu warga Imigran Rohingya untuk Makassar Nur Islam menjelaskan terkait nasibnya yang telah tinggal di Makassar selama bertahun-tahun tanpa ada kejelasan akan di deportase ke negara ke tiga.

Sebanyak 220 Warga Imigran Rohingya tinggal di Makassar nasibnya terkantung-kantung tanpa ada kejelasan. Mereka diusir dari negara asalnya lantaran tersulut konflik agama, sehingga mereka mencari tempat suaka di Indonesia.

Sementara Indonesia hanya sebagai negara persinggahan pengungsi sebelum dilimpahkan ke negara ke tiga, berdasarkan perjanjian dengan organisasi United Nation High Commissioner for Refuees (UNHCR).

“Saya datang di Indonesia melalui perjanjian UNHCR selama 6 bulan, namun kami langsung dimasukan di penjara ada yang masuk penjara selama 2 tahun, ada yang 1 tahun dan ada juga 8 bulan seperti itu. Setelah keluar dari penjara dapat kartu dari UNHCR,” kata Nur Islam di ruangan komisi B DPRD Makassar, Senin (24/7/2017)

Hanya saja menurutnya, setelah mereka tinggal bertahun-tahun menunggu untuk di deportasi namun tak kunjung tiba. Menurutnya, maksimal imigram yang tinggal di Indonesia maksimal selama 2 tahun, akan tetapi mulai tahun 2012 sampai 2017 sekarang belum juga kunjung dilakukan.

UNHCR bahkan melempar tanggungjawab ke pihak Imigran yang akan menanganinya, demikian halnya juga dengan Imigran.

“UNHCR bilang ini urusan Imigran, Imigran bilang ini urusan UNHCR. Namun saya menghormati tinggal di tanah Indonesia karena kita tinggal di Indonesia sudah bisa hidup, kalau tidak kita meninggal ditengah laut,” ungkapnya. (zule)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here