Komisi II Tindaklanjuti Ranperda Hak Tunjangan Anggota DPRD Sinjai

0
54

SINJAI, CNEWS- Menindak lanjuti hasil konsultasi Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sinjai di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada tanggal 20 Juli lalu, terkait penerapan Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 tahun 2017 tentang hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan anggota DPRD.

Komisi II DPRD Sinjai langsung melaksanakan rapat kerja dengan mengundang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yakni, Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sinjai, Kepala Bagian Hukum dan HAM Setdakab Sinjai, dan Sekretariat DPRD Sinjai di ruang rapat DPRD Sinjai. Jumat, (28/7).
Rapat yang dipimpin oleh ketua komisi II, H. Abdul Salam Dg.Bali ini, membahas berbagai bentuk implementasi PP No. 18 Tahun 2017, salah satunya adalah dituangkan dalam bentuk peraturan daerah, sebagai upaya memperjelas hal-hal teknis dalam penerapan PP No. 18 Tahun 2017 ini.
Pada Kesimpulan rapat kerja terkait PP No. 18 Tahun 2017 ini, Komisi II berharap, PP ini dapat segera ditindaklanjuti dengan adanya Ranperda yang mengatur tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
Sehingga pada rapat kerja ini diharapkan Pemerintah Daerah Sinjai segera membentuk tim penyusun ranperda dengan melakukan koordinasi dengan OPD terkait yang kemudian akan dibahas bersama DPRD Sinjai ini nantinya, hingga ditetapkan menjadi Perda.
Sebelumnya Komisi II DPRD Sinjai yang dipimpin Ketua Komisi Abd. Salam Dg Bali melakukan konsultasi ke Direktorat Jenderal Pembinaan Keuangan Daerah Kemendagri, yang diterima langsung oleh Kasi Perencanaan Anggaran, dalam rangka mengkonsultasikan terkait implementasi dari PP No 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan admitrasi anggota DPRD (24/7).
Pada pertemuan ini, hal utama yang menjadi topik konsultasi pihak DPRD Sinjai adalah terkait tunjangan baru yang tidak ada pada PP sebelumnya yakni tunjangan Transportasi dan Tunjangan reses. (adi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here