Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Sulsel Dukung Perppu No 02 Tahun 2017

0
2

Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Sulawesi selatan gelar pertemuan dan menyatakan sikap dukung Perppu No 02 Tahun 2017 bertempat di Rally Cafe Ap Pettrani Makassar Jumat 4/08/17.

Pertemuan ini digelar sebagai respon positif terhadap langkah Pemerintah untuk melakukan pembubaran terhadap organisasi yang bisa merusak kedaulatan NKRI dan Ideologi Pancasila.

Beberapa organisasi pemuda dan mahasiswa diantaranya : GP.Ansor Sulsel, Poros Pemuda Indonesia sulsel,PMII cabang Gowa Raya,LMND Sulsel,Forum Aksi Lintas Mahasiswa Sulsel (Forlima), Anak Muda Indonesia (AMI),HMJ Ilmu Hukum UIN Alauddin.

Adapun Beberapa Point pernyataan sikap dukung Perppu diantaranya :

1.M.Tonang (Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Sulsel ) mendukung sikap tegas pemerintah dengan menerbitkannya Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Terbitnya Perppu ini untuk mengatasi kebuntuan hukum mekanisme pembubaran Ormas atau pencabutan status badan hukum ormas.

Langkah pemerintah menerbitkan Perppu adalah untuk menjaga nilai nilai demokrasi Pancasila dan NKRI dari ancaman ormas-ormas yg mengklaim berasaskan Pancasila, namun justru prakteknya menyebarkan ideologo yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI, sebagi contoh ideologi Khilafah islamiyah yg diusung HTI.

Bagi kami di GP Ansor mendukung sepenuhnya pemerintah diterbitkannya Perppu No. 2 Tahun 2017. Dan selanjutnya kami mengajak seluruh komponen masyarakat mendukung diterbitkannya Perppu ini.

Kami juga mengajak seluruh ormas agar memiliki kepatuhan hukum demi terjaganya ketertiban umum dalam berbangsa dan bernegara sesuai asas asas pancasila.

Kehadiran perppu ini juga memberikan kepastian hukum dalam menjaga nilai nilai pancasila dan keutuhan NKRI, sekaligus mengakomodasi dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara dari ancaman munculnya ideologi yang bertentangan pancasila dan NKRI.

2.Arsony (Ketua Harian DPD KNPI SulSel ) : Perppu adalah sebuah langkah yang sangat strategis yang dikeluarkan Pemerintah  guna menangkal sebuah gejala radikalisme  dan orientasi idiologisasi menyimpang yang akut di negara kita. Perppu adalah Sebuah upaya taktis utk menyelamatkan  Pancasila

3.Taqwa Bahar (Ketua PPI SulSel : Perppu ormas merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam rangka menjaga keutuhan bangsa dan negara.

Oleh sebab itu, perppu yang telah di keluarkan oleh pemerintah perlu di realisasikan guna mengantisipasi bermunculannya gerakan radikal yang mengatasnamakan ormas agama.

Radikalisme, terorisme, dan komunisme merupakan ancaman dalam bernegara, bilamana tidak di antisipasi maka negara akan di kuasai oleh kelompok radikal dan anti pancasila.

Oleh sebab itu, kami mendukung di keluarkannya perppu ormas, demi keamanan nasional, harmonisasi hidup, dan ketentraman berbangsa.
Jangan ada lagi radikalisme, terorisme, dan segala gerakan yang meronrong ideologi pancasila.

Negara jangan kalah dengan kelompok kelompok anti pancasila….

4.Kurniadi Nur (Ketua Forlima Sulsel) :pemerintah telah mengeluarkan diskresi ditandai dengan munculnya Perppu No 2 tahun 2017.

Sebagai warga negara yang taat terhadap aturan main bernegara termaksud tunduk terhadap kebijakan pemerintah, kami dari forum aksi lintas mahasiswa Sul-sel, mendukung Perppu, dan jika terdapat kekeliruan di dalam diskresi ini, harusnya kita melewati jalur hukum sesuai amanat perundang-undangan yaitu melalui uji Materi ke mahkama konstitusi. untuk mewujudkan amanat hukum yang berlaku.

5.Asrullah Dimas ( Ketua HMJ Ilmu Hukum UIN Alauddin) : Perppu no. 2 tahun 2017 tentang ormas telah disahkan mengakibatkan dibubarkannya ormas yang bertentangan dengan undang-undang, barometer pemerintah melihat bahwa ada kondisi kegentingan dan berpotensi mencederai NKRI dengan menskreditkan Pancasila oleh beberapa ormas.

Pasca kejadian , pro kontra mengenai perppu ini bermunculan di rana teoritis maupun praktis yang samahalnya mencederai NKRI, seharusnya dalm kondisi seperti ini baik posisi pro dan kontra harus menyelesaikan secara hukum yang telah berlaku , yudisial review atau uji materil mengenai suatu peraturan perundangan.

Akan tetapi perppu ini kiranya telah ditimbang matang-matang oleh pemerintah untuk disahkan.

6 . Ahmad kaimuddin (Ketua LMND Sulsel) : Terkait Pro kontro tentang Perppu No 02 Tahun 2017 tentang ormas,saya sangat sepakat karna ini adalah bentuk penegasan kepada seluruh Ormas agar menerapkan pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan dalam beroganisasi.

Organisasi yg bertentangan terhadap pancasila,semisal HTI yang bs merongrong stabilitas keutuhan NKRI,Tidak ada nilai tawar untuk tdk di buburkan , kecuali HTI mau mengilhami pancasila dan tdk anti demokrasi lagi. (zul)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here