Kanwil Depag Minta OJK Audit Abutours

0
82

MAKASSAR — Kantor Wilayah Kementerian Departemen Agama (Kanwil Depag) Provinsi Sulsel melalui kantor pusatnya akan meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaudit Abutours and Travel sebagai tindaklanjut dari laporan kekhawatiran masyarakat dari paket umrah murah.

Dilansir dari salah satu media online menyebutkan, menanggapi hal itu, CEO dari Abutours and Travel, Abu Hamzah Mamba mengaku tidak mau banyak berkomentar. “Maaf pak saya nggak komen maaf takut salah,” katanya kepada Upeks, Minggu (27/8/17).

Namun, dia mempertanyakan dasar pemeriksaan tersebut. “Maaf dasarnya mau audit saya apa pak, saya salah apa,” ujarnya.

Terpisah, Kabid Haji dan Umrah Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Sulsel, Kaswad Sartono menegaskan, pihaknya akan menyurat ke kantor pusat (Kemenag RI) untuk meminta OJK memeriksa Abutours and Travel. Alasannya, OJK yang punya wewenang mengaudit industri yang berkaitan dengan perhimpunan dana masyarakat. “Minggu depan kita akan kirim suratnya,” tegasnya.

Hal ini, lanjut Kaswad, sebagai tindaklanjut dari pelaporan masyarakat yang khawatir terhadap harga umrah murah yang dijual Abutours ditambah laporan asosiasi travel umrah ke OJK yang ditindaklanjuti sebelumnya melalui pemanggilan owner Abutours untuk menjelaskan skema yang diterapkan.

Menurutnya, tujuan utama upaya Kemenag ini sebagai langkah pembinaan dan kemitraan sekaligus menghapus kekhwatiran masyarakat. Apalagi Abutours adalah travel resmi yang memiliki izin.

“Pernah ada pengaduan masyarakat yang berangkat umrahnya ditunda, tapi sudah diberangkatkan oleh Abutours. Sisanya hanya kekhawatiran paket harga murahnya karena mirip dengan first travel yang bermasalah di Jakarta,” jelasnya.

Dalam pertemuan sebelumnya pada Rabu (23/8/17), kata Aswad, CEO dari Abutours and Travel, Abu Hamzah Mamba dinilai mampu mempersentasekan skema yang digunakan dan rincian anggaran paket umrahnya murah. Selain Kanwil Kemenag, pertemuan turut dihadiri oleh Anggota Tim Satgas Waspada Investasi Sulsel yakni Perwakilan dari Polda, Kepala Dinas Koperasi, Satgas OJK, Pihak Kejaksaan, Karo Kesra Sulsel, dan Pihak dari Kominfo. Hadir pula anggota Komisi E, DPRD Provinsi Sulsel.

“Kami setting memang sebagai pertemuan antara pemerintah dengan pihak Abutours. Makanya, kami tidak libatkan pihak travel lain takutnya terjadi persaingan kepentingan bisnis. Kebetulan dari Komisi E, orang yang lama jadi pelaku travel jadi tahu banyak juga soal harga,” jelasnya.

Hasil pertemuan, Abutours kembali diminta melengkapi pelaporan data dalam bentuk tertulis. Laporan itu akan diserahkan ke komisi E DPRD Sulsel. “Datanya juga sebagai bahan pemeriksaan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Sulsel, HM Azhar Gazali mengatakan, bisa saja mereka membuat naskah apapun. Yang terpenting adalah pernyataan dari pihak-pihak yang terkait seperti pihak Kemenag.

“Coba saja diaudit lewat tim independen seperti OJK atas instruksi Kemenag,” jelasnya (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here