Wakil Ketua Bidang Bappilu PPP Sulsel, Rizal Syarifuddin Warning Organisasi Sayap tak Boleh Digunakan tanpa Sepengatahuan Organisasi Induk PPP

0
42
MAKASSAR, CNEWS – Dewan Perwakilan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Sulawesi Selatan menegaskan, tidak ada lagi yang bisa mengatas namakan Angkatan Muda Kakbah (AMK), Gerakan Pemuda Kakbah (GPK) dan Gerakan Pembangunan Indonesia (GMPI) tanpa sepengetahuan organisasi induknya yaitu PPP.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua bidang Bappilu PPP Sulsel, Rizal Syarifuddin menyusul adanya pihak yang mengatasnamakan badan otonom PPP di Musyawarah Daerah( Musda) KNPI untuk mendukung salah satu kandidat.
“Terkait kepesertaan badan otonom PPP di musda KNPI, DPW PPP menyerahkan sepenuhnya ke DPC untuk mencari kader muda PPP untuk ditempatkan menjadi fungsionaris Badan Otonom yang selanjutnya akan berkomunikasi di tingkatan musyawarah kerja daerah KNPI,” kata, Rizal Syarifuddin, Selasa (29/8/2017).
Dikatakannya, hingga saat ini PPP memiliki tiga badan otonom organisasi sayap yang berafiliasi dengan Partai persatuan pembangunan, yaitu AMK, GPK dan GMPI sehingga jika ada pihak yang mengatasnamakan badab otonom tersebut tanpa sepengetahuan organisasi induk yaitu PPP dibawah kepimpinan Muh Aras dan Asrul Makkaraus dan turunannya adalah ilegal adanya.
“Penegasan ini dilakukan setelah mendengarkan laporan DPC terkait penggunaan atribut organisasi sayap PPP di beberapa daerah terutama menghadapi pemilihan kepala daerah dan musyawarah daerah KNPI,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakannya, badan otonom PPP dikembalikan kepada organisasi induknya (status quo) demi menata struktur sayap partai yang selama ini tidak berfungsi secara maksimal.
“Mengambil alih ini untuk menata badan otonom sebagai underbow PPP untuk mencapai 3 besar dipemilu 2019 dan Pilkada 2018,” tandasnya. (zul)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here