Aliansi Indonesia : Permintaan klarifikasi Akte Hibah no 36 tahun 1981

0
80

KETERANGAN FOTO: Ketua Aliansi Indonesia Kota Makassar Ibrahim Anwar

 

 

MAKASSAR, CNEWS — Menindak lanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang mengajak seluruh pejabat tinggi Negara, TNI/POLRI, Pengusaha dan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk bersama-sama ”Stop dan Cegah” Pungutan Liar, Korupsi, Kolusi, Nepotisme, Terorisme serta Narkoba yang telah Menyengsarakan dan Merisaukan Rakyat untuk Menyelamatkan Aset Negara, Menegakkan Keadilan dan Kebenaran dan Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dasar hukum dan tupoksinya Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) Lembaga Aliansi Indonesia bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) senantiasa mencermati, menyikapi dan mengawal Instruksi presiden Republik Indonesia tersebut, maka bertitik tolak dari butir 1, 2, 3 dan sehubungan dengan hal tersebut diatas, Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) Lembaga Aliansi Indonesia selaku Kuasa Hukum dari Vonny Gozal berdasarkan surat kuasa No 054-SKU/DPC-AI/X/2016, tertanggal 05 November 2016 Mengajukan permintaan klarifikasi atas Akte Hibah No 36 tertanggal 10 Agustus 1981 di mana seolah olah Sumarto menghibahkan 2 bidang tanah kepada ke 3 orang tantenya yaitu Go Kim Hoa, Go Kim Kiat, Go Kim Tjhio.

Sementara di sisi lain pada saat terjadinya Akte hibah no 36 tanggal 10 Agustus 1981 tersebut ke 3 orang penerima hibah diduga masih berkewarganegaraan asing, ini terlihat dari bukti Surat kewarganegaraan dimana
1. Go Kim Hoa baru menyatakan Sumpah setia kepada NKRI pada tanggal 4 Juni 1996.
2. Go Kim Kiat baru menyatakan Sumpah setia kepada NKRI pada tanggal 12 januari 1990.
3. Go Kim Tjhio alias Ita Gozal menjadi WNI pada tanggal 4 Agustus 1987.

Berdasarkan UU RI No 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria pasal 9 menyatakan “Hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan Bumi, Air dan ruang Angkasa…. “ diperkuat lagi pada pasal 21 tentang Hak Milik yang berbunyi “Hanya Warga Negara Indonesia dapat mempunyai Hak Milik“, diperjelas pasal 26 aya 2 “Setiap jual beli, penukaran, penghibahan pemberian dengan wasiat dan perbuatan perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan Hak Milik kepada orang asing, kepada seorang warga negara yang disamping berkewarganegaraan Indonesia mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat(2) adalah batal karena hukum …, Maka atas dasar Pelanggaran yang sangat jelas terhadap UU RI No 5 tahun 1960 inilah Kami meminta klarifikasi kepada Saudari atas terbitnya Akte Hibah ini.

Sebagai bukti pendukung atas permintaan klarifikasi ini berikut Aliansi Indonesia melampirkan Foto kopi dari Akte Hibah no 36 ,tertanggal 10 Agustus 1981 dan Surat bukti Kewarganegaraan Go Kim Hoa, Go Kim Kiat dan Go Kim Tjhio alias Ita Gosal.

Demikian surat permintaan klarifikasi ini disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. (AI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here