Kejati Terima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Dugaan Korupsi Proyek Pipa SPAM

0
37

MAKASSAR — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik tindak pidana korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel. SPDP tersebut terkait kasus dugaan korupsi dana pengadaan dan pemasangan pipa PVC di Satuan Kerja (Satker) Sarana Pengolahan Air Minum (SPAM) Provinsi Sulsel.

”SPDPnya sudah dua kali kita terima dari penyidik polda,” ujar Salahuddin, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Kamis (21/9).

SPDP yang pertama, kata Salahuddin, diterima pada saat dimulainya penyidikan kasus ini. Sedangkan SPDP yang kedua, ialah SPDP terkait penetapan tersangka dalam kasus ini.

Berdasarkan SPDP tersebut, ada tujuh orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Yaitu Kaharuddin selaku KPA Kasatker SPAM, Ferry Nasir (PPK), Mukhtar Kadir (PPK), Andi Kemal (pejabat pengadaan), Andi Murniati (bendahara), Rahmad Dahlan (penandatangan SPM) dan Muh Aras (oordinator penyedia).

Salahuddin menjelaskan, dengan adanya SPDP tersebut, berarti kasusini tengah tengah disidik oleh pihak Polda Sulsel. “Kita tinggal menunggu dari penyidik untuk pelimpahan berkas tahap 1,” tandasnya.

Untuk saat ini, menurut Salahuddin, dirinya belum mengetahui secara pasti kronologis perkaranya seperti apa. Karena itu, pihaknya masih menunggu berkas kasus tersebut dilimpahkan, yang selanjutnya diteliti oleh jaksa.

Diberitakan sebelumnya, proyek ini dikerjakan dengan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3,7 miliar. Dalam perjalanan proyek ini, KPA diduga dengan sengaja melaksanakan pekerjaan peningkatan, pengelolaan serta pengembangan air minum dengan melakukan pengadaan dan pemasangan pipa PVC di 10 kabupaten wilayah Provinsi Sulsel tanpa melalui proses tender lelang terbuka.

Anggaran tersebut justru dibagi-bagi menjadi paket proyek kecil, dengan sistem penunjukan langsung terhadap perusahaan sebagai penyedia. Namun pekerjaan tersebut tidak dilaksanakn sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK). Modusnya, rekanan yang ditunjuk hanyalah sebagai pelengkap administrasi untuk kelengkapan pencairan anggaran.

Akibat perbuatan tersangka dalam dalam kasus ini, negara mengalami kerugian sebesar Rp2,466 miliar berdasarkan hasil temuan serta audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Demikian dikutip dari salah satu media online. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here