Kejaksaan Periksa 60 Rekanan dan Pelaksana Proyek APBD Sulbar

0
41
Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap 60 rekanan dan pelaksana proyek. Mereka diperiksa terkait kasus duagaan korupsi penyimpangan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Sulbar, sebesar Rp360 miliar tahun 2016.
Dimana dalam kasus ini penyidik Kejati Sulsel, telah menetapkan empat orang tersangka. Yakni ketua DPRD Sulbar Andi Mappangara, wakil ketua DPRD Harun MM, wakil ketua DPRD Sulbar Munandar Wijaya, dan wakil ketua DPRD Sulbar Hamzah Hapati Hasan.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Salahuddin, mengatakan bahwa tim penyidik telah melakukan pemeriksaan. Terhadap 60 orang lebih saksi, yang dianggap ikut menggunakan anggaran APBD Sulbar tahun 2016. “Tim telah melakukan pemeriksaan, terhadap 60 orang lebih saksi. Dari pihak rekanan dan pelaksana proyek di Sulbar,” ujar Salahuddin, Jumat, 17 November 2017.

Pemeriksaan tersebut kata Salahuddin, dilakukan tim penyidik. Di dua lokasi berbeda yaitu Kejari Polman dan di Kejari Mamuju, selama empat hari. Sejak hari Senin hingga hari Kamis kemarin.

Tim penyidik melakukan pemeriksaan serta pengecekan terhadap, sejumlah rekanan dan pelaksana proyek. Untuk mengetahui sejauh mana realisasi proyek dan realisasi anggarannya. “Tujuannya untuk lebih memastikan, apakah penggunaan anggaran serta proyek yang menggunakan APBD tersebut. Terealisasi atau sudah digunakan, sesuai dengan peruntukannya,” tandasnya.
Sebab menurut dia, jangan sampai anggaran yang digunakan, untuk sejumlah tersebut ada anggaran proyek fiktif. Hanya saja Salahuddin enggan merinci, proyek-proyek dan rekanan-rekanan mana saja, yang telah dimintai keterangannya oleh tim penyidik.
Dalam kasus ini diketahui keempat tersangka, dianggap telah bertanggung jawab terhadap pemyimpangan dalam proses penyusunan APBD Provinsi Sulbar tahun 2016. Modusnya, mereka menyepakati besaran pokok pikiran tahun 2016 sebesar Rp 360 milyar untuk dibagi-bagi kepada 45 Anggota Dewan lainya. Pada tahun 2016, jumlah tersebut teralisais sebesar Rp 80 miliar yang digunakan untuk kegiatan PUPR, DISNAKBUD dan SEKWAN.
Sedangkan sisanya tersebar di SKPD lain dan terdapat anggaran yang terealisasi pada tahun 2017. Mereka dianggap telah secara sengaja dan menlanggar hukum, memasukan pokok-pokok pikiran seolah-olah sebagai aspirasi masyarakat dalam APBD tahun anggaran 2016, tanpa memalui proses dan prosedur yang tepat.Sumber. Demikian dikutip dari salah satu media online. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here