Diduga Sewakan Bantuan Hibah, ITCW laporkan Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Parepare

0
85

KETERANGAN FOTO : -Ilustrasi alat berat-

 

 

PAREPARE — Indonesia Timur Coruption Watch (ITCW) melaporkan Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (PKP) Kota Parepare ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Parepare terkait dugaan rekayasa dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum dinas terkait yang diduga telah mengkomersialkan bantuan alat berat jenis ekskavator yang disalurkan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2010 lalu.

Koordinator ITCW Jasmir Lainting mengatakan, laporan bernomor 070/A/ITCW-SS/XI/2017 tersebut, memaparkan hasil investigasi yang dilakukan ITCW yang menyebutkan jika sejak 2014 hingga 2017, alat berat yang harusnya diperuntukkan bagi petani tambak yang tergabung dalam kelompok tani (poktan) tersebut, justru dikuasai oleh poktan tertentu.

Namun, kata jasmir dalam pelaksanaannya kelompok tani yang hendak mendapatkan fasilitas tersebut justru dibebankan biaya yang dipatok sebesar Rp350 ribu perjam.

“Kami melaporkan dan menyurat pada Kejari agar melakukan penyelidikan terhadap dugaan bantuan yang dikomersialkan tersebut,” paparnya. Dikonfirmasi terkait hal itu, Plt Kadis PKP Rostina mengaku tidak tahu persis prosedur pemanfaatan bantuan ekskavator dari pemerintah pusat tersebut. Namun, kata dia, ada kontrak dinas yang diterbitkan antara Dinas PKPK dengan kelompok tani tambak yang akan menggunakan alat berat tersebut.

 

“Saya juga baru tahu kalau ada kontrak dinasnya setelah diperlihatkan oleh staf. Tapi terkait itu, segera kami kumpulkan kelompok tani tambak untuk membicarakan hal itu. Soal adanya pembayaran juga saya kurang tahu,” ujarnya.
Terpisah, Kepala Bidang Pengelolaan Budidaya Dinas PKP Parepare Muh Nasir menampik jika alat berat yang dipersoalkan masyarakat petambak tersebut adalah bantuan. Menurutnya, ekskavator tersebut adalah aset milik negara. “Tapi dalam juknisnya, memang diperbolehkan untuk dipinjamkan ke masyarakat yang akan membuka tambak, jalan tambak maupun irigasi saluran tambak,” katanya.
Namun Nasir tidak membantah jika sejak 2012 hingga sekarang, alat tersebut memang dipihak ketigakan pada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang diketuai Abdul Rahim. Alasannya, kata dia, agar alat berat tersebut tidak mudah rusak. Pemanfaatan ekskavator itu sendiri untuk budidaya air tawar, payau dan laut.

“Ketimbang setiap habis dipakai dikembalikan ke dinas, rentan rusak. Makanya kita percayakan pengelolaannya pada Gapoktan. Petani tambak yang butuh alatnya langsung berhubungan dengan Gapoktan,” katanya

erkait adanya biaya yang dibebankan pada petani, kata Nasir lagi, meski diketahui pihaknya namun tak satu rupiahpun yang masuk ke dinas. Pembayaran yang dibebankan ke petani, jelasnya digunakan Gapoktan untuk biaya operasional, masinis dan pemeliharaan. ”Itu murah dibanding sewa alat berat harga standar yang mencapai Rp600 ribu perjam. Dan hingga kini operasional ekskavator tu tidak pernah kita anggarkan dalam APBD namun tetap terawat,” tandasnya. Demikian dikutip dari salah satu media online. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here