Soroti Kasus OTT dan Kasus Mandek, Polres dan Kejaksaan Pare-pare Didemo Forum Lintas Organisasi Kepemudaan

0
78

PAREPARE — Forum Lintas organisasi kepemudaan terdiri atas MPC Pemuda Pancasila, Macab LMP dan LSM Mahatidana, Rabu 20 Desember 2017, menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kejaksaan dan Mapolres Kota Parepare.

Ratusan peserta aksi unjuk rasa guna menyikapi berbagai penanganan kasus yang ditangani dua instansi penegakan hukum di Kota Parepare, salah satunya kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) ULP Bagian Pembangunan Setdako Parepare dan kasus lainnya yang terkesan mandek.

Peserta aksi pun meminta tetap konsisten dengan penerapan pasal 12 huruf e terkait kasus OTT tersebut. Dimana dijelaskan dalam pasal tersebut, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Ketua MPC Pemuda Pancasila Parepare, Fadly, menyampaikan walaupun demonstrasi ini terkesan dadakan. Tapi hal itu tidak mengurangi nilai aspirasi yang dibawa demonstran, yakni nilai perubahan dan nilai perbaikan.

“Ini adalah kado akhir tahun, baik buat Kejaksaan dan Polres. Dimana kami harap dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja kedua institusi penegakan hukum tersebut,” tegasnya.

Ditambahkannya, terkait kasus OTT ULP, MPC Pemuda Pancasila meminta agar penegak hukum tetap konsisten menetapkan UU Tipikor pasal 12e.

Sementara, perwakilan LSM Mahatidana, Rudi Najamuddin mengaku, masih bingung dengan penanganan kasus OTT ULP. Pasalnya, kata dia, OTT berarti kasus yang langsung ditangkap tangan.

 

“Jangan masyarakat dibuat beropini dan menduga-duga terhadap kejaksaan dan kepolisian,” singkatnya. Kejari Parepare, Reskiana Ramayanti yang menerima peserta aksi menegaskan, jaksa adalah dominus litis atau penguasa perkara dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Untuk itu perlu ada revisi hukum acara pidana dengan menerapkan prinsip dominus litis, agar terjadi hubungan yang sinergi, khususnya antara penyidik dan penuntut umum. Terpisah, Kapolres Parepare, AKBP Pria Budi, menyampaikan pihaknya akan tetap konsisten terhadap pasal yang ditetapkan di kasus OTT ULP yakni pasal 12e.

“Tetap kami konsisten dengan setiap kasus Tipikor yang ada, utamanya kasus OTT ULP. Terkait duduk bersama, tetap itu akan kita lakukan dengan pihak kejaksaan, tinggal mencari waktu yang tepat,” ungkapnya.

Waka Polres Parepare, Kompol Amir, menambahkan khusus kasus Tipikor, jika ingin di SP3 kan, maka perlu dilakukan gelar perkara di Mabes Polri. “Tidak mudah SP3kan kasus korupsi. Harus gelar perkara dulu di Mabes Polri,” singkatnya seperti dikutip dari salah satu media online. (*)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here