Januari 2018, Presiden Jokowi: Dana Desa Sudah Bisa Cair

0
21

Presiden Joko Widodo menginginkan jajaran kementeriannya langsung bekerja dan menyerap anggaran di awal tahun ini. Salah satu yang didorong pencairannya adalah dana desa.

Untuk tahun 2018, pemerintah mengalokasikan anggaran hingga Rp60 triliun untuk program dana desa. Anggaran tersebut dikatakan sudah mulai dicairkan pemerintah pusat.

“Saya juga mendapat laporan dari menkeu (Sri Mulyani Indrawati) bahwa anggaran desa sebesar 20 persen sudah bisa dicairkan Januari ini dan seharusnya dana desa bisa segera dieskekusi untuk dukung program-program cash for work,” jelas Presiden Jokowi, dalam sidang paripurna kabinet di Istana Negara, Jakarta, Rabu 3 Januari 2018.

Dia mengungkapkan, untuk dana desa tahun ini akan dijalankan dengan sistem padat karya. Yakni, dikerjakan sendiri oleh penduduk desa tersebut, termasuk bahan-bahannya berasal dari situ. Dia pun mengingatkan, agar dana ini ini tidak dinikmati oleh orang di luar desa itu.

Jokowi pun memaparkan data ketimpangan nasional dan kesenjangan sosial. Data yang ia peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2017, jumlah penduduk penduduk miskin di Indonesia sebesar 26,58 juta orang atau 10,12 persen.

Jumlah itu menurut Jokowi, turun sebesar 0,52 persen jika dibandingkan bulan Maret 2017 dengan total 27,77 juta orang. Menurutnya, angka ini terus turun karena pada September 2015 sebesar 11,13 persen dan 10,70 pada September 2016.

“Tetapi, kita masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengurangi indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, baik di perkotaan maupun pedesaan,” katanya.

Dana desa sebenarnya juga diharapkan, bisa mengurangi pengangguran dan kemiskinan tersebut. Maka, lanjut Jokowi, iya mengingatkan angka inflasi, stabilitas harga bahan-bahan kebutuhan pokok harus terus dikendalikan.

“Progam ranstra (beras sejahtera), program pangan non tunai yang rencananya akan didistribusikan di awal tahun segera dijalankan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Kemudian, program cash for work baik melalui skema dana desa atau melalui program padat karya di Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian KKP harus segera dikerjakan, harus segera dijalankan,” jelasnya. (vn)