Diundang KPU, Mc Deklarasi Pilkada Damai Berstatus ASN

0
44
PAREPARE, CNEWS — Netralitas Aparat Sipil Negara (ASN) Kota Parepare kembali diragukan, itu menyusul Mikrophone Centre (Mc) pada Pelaksanaan Deklarasi Pilkada Damai di Lapangan Andi Makkasau yang dilaksanakan KPU Kota Parepare, merupakan salah seorang staff di Bagian Humas Kota Parepare dan berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN)
Mc.yang dimaksud adalah ibu Muliani yang kesehariannya merupakan staff di Bagian Humas Pemkot Parepare dan biasa mengisi acara Pemkot Parepare sebagai Mc.
Bertugas sebagai Mc.Deklarasi Pilkada, Damai KPU.Parepare sore tadi, Muliani berdiri disisi kiri panggung, melalukan tugasnya, ia dengan piawainya membacakan urutan setiap kegiatan acara Deklarasi Pilkada Damai dari awal hingga akhir acara.
Dihubungi disela acara, Deklarasi Pilkada Damai, Mulyani, mengatakan Ia secara pribadi diundang KPU untuk melakukan tugas selaku Mc.selain itu, Ia hanya menghadiri kegiatan KPU, bukan acara Paslon.
“Selaku ASN, Saya tidak cuty, saya hanya menghadiri kegiatan KPU, dan bukan kegiatan Calon Kepala Daerah” terang Muliani dihubungi disela sebagai Mc. Sore tadi di Lapangan Andi Makkasau.
Sebelumnya Komisioner KPU Divisi Sumber Daya Mamusia dan Peran Masyarakat (SDM dan Parmas) Mursalim, memjelaskan jika Ibu Muliany, sedang melakukan Cuty, sehingga Ia diundang untuk menjadi Mc.dan memandu kegiatan Deklarasi Damai KPU Kota Parepare Minggu, Sore.
Terpisah Ketua KPU.Kota Parepare Nurnahdyah, mengaku jika Keberadaan Ibu Muliani selaku ASN. Pemkot Parepare karena di undang KPU untuk memandu jalannya acara selaku Mc.
“Jadi Kita undang ibu Muliani dari KPU,¬† karena ini juga hari Minggu, Ibu Muliany sedang libur jadi kami undang dari KPU, bukan mengikuti kegiatan Paslon” kata Nurnadiyah.
Sekaitan Aturan ASN dalam Pilkada, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS).
ASN. dilarang melalukan pendekatan tehadap partai politik terkait rencana, pemgusulan dirinya atai orang lain, senahai calon, kepala daerah dan wakil kepala daerah, PNS dilarang memasang spanduk / Baliho, yang mempromosikan dirinya atau orang lain, sebagai bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, ASN dilarang mendeklarasikan diri sebagai bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, ASN dilarang memghadiri Deklarasi bakal calon kepala daerah.dan wakil kepala daerah.dengan atau tanpa menggunakan Atribut bakal pasangan calon / atribut Partai Politik, ASN dilarang mengunggah, menanggapi atau menyenarluaskan gambar / foto bakal calaon / bakal pasangan calon Kepala daerah melalui media On line, maupun media Sosial, ASN melakukan foto bersama dengan bakal calon kepala daerah / wakil kepala daerah dengan memgikuti sombol tangan, gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan, ASN dilarang  menjadi Pembicara, Narasumber pada kegiatam pertemuan Partai Politik.(Effendy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here