DPRD Desak Polisi dan Kejaksaan Periksa Kepala Desa Minanga di Rongkong, Luwu Utara

0
54

LUWU UTARA, CNEWS — Desakan pemeriksaan terhadap Kepala Desa Minanga, Kecamatan Rampi, Kabupaten Luwu Utara terus menuai reaksi keras. Kali ini datangnya dari wakil rakyat DPRD Luwu Utara, Palebangan.

Wakil rakyat tersebut menegaskan, kelakuan Kepala Desa Minanga yang diduga menggelapkan dana untuk bantuan masyarakat miskin tersebut harus diproses hukum. “Tidak boleh ada toleransi terhadap kepala Desa Minanga yang sudah sembilan bulan tidak pernah menyalurkan dana bantuan tunai untuk masyarakat di Desa Minanga tersebut. Polisi dan kejaksaan harus turun memanggil dan memeriksa kepala desa ini,” tandas Palebangan kepada Celebesnews, Jumat (23/2/2018).

Menurut Palebangan, persoalan ini sendiri sudah disampaikan oleh masyarakat saat anggota dewan dapil Rongkong melakukan reses beberapa waktu lalu. Karena itu, persoalan ini juga telah dilaporkan saat peripurna beberapa waktu lalu.

Meski begitu, karena ini merupakan pelanggaran hukum, polisi dan kejaksaan harus mengambil sikap. “Persoalan ini tidak boleh dibiarkan dan sudah merugikan masyarakat, sekali lagi kami Polres Luwu Utara dan Kejaksaan Negeri Luwu Utara untuk memeriksa Kepala Desa Minanga,” pungkasnya.

Dikatakan oleh Palebangan, kasus ini akan menjadi atensi tersendiri bagi dirinya sebagai wakil rakyat, karena itu, diminta atau tidak diminta bila ada laporan ataupun berita soal pelanggaran hukum di wilayah Luwu Utara, penegak hukum harusnya cepat bertindak.

Bukan kemudian, dikatakan oleh Palebangan, wilayah Kecamatan Rongkong ini berada di kawasan pegunungan Luwu Utara lantas penegakan hukum tidak berjalan di daerah itu. “Mari kita melihat bahwa penegakan hukum ini harus tersentuh kepada semua wilayah dan lapisan masyarakat. Ini sudah jelas masyarakat yang memang sudah kurang mampu justru tidak mendapatkan hak-hak mereka,” ujarnya.

Ditambahkan oleh Palebangan, dirinya akan terus memantau persoalan Kepala Desa Minanga ini agar segera tuntas ditangan aparat penegak hukum. “Kita tunggu kerja-kerja aparat penegak hukum di Luwu Utara, apakah memang ada keinginan serius menangani persoalan ini setelah diberitakan melalui media,” tutupnya. (LAPORAN : SAMSIR )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here