DPP-Apkan Segera Laporkan Dugaan Pelanggaran Pembangunan Gedung Instalasi Gizi Rumah Sakit Daya ke Polda dan Kejaksaan

0
50

MAKASSAR, CNEWS — Ketua Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Pemantau Kinerja Aparatur Negara (DPP-Apkan) Republik Indonesia, Dedi Setiadi mendesak Polda Sulawesi Selatan terus melakukan penyidikan terhadap pembangunan gedung Instalasi Gizi Rumah Sakit Daya Makassar. Pasalnya proyek yang menghabiskan uang negara miliaran rupiah tersebut patut dipertanyakan menyusul adanya dugaan potensi kerugian negara.

“Polda mesti terus mendalami proyek pembangunan gedung Instalasi Gizi Rumah Sakit Daya Makassar ini, sebab bukan tidak mungkin disana ada potensi kerugian negara yang harus dibuka ke public, karena ini menggunakan uang negara, jadi masyarakat berhak untuk tau,” kata Dedi Setiadi.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Umum DPP-Apkan, Ahmadi Pallaki SH, pihaknya bakal terus melakukan monitoring terhadap proyek tersebut dan segera melaporkan temuan dugaan pelanggaran pada pembangunan gedung Instalasi Gizi Rumah Sakit Daya Makassar pada Kejaksaan Tinggi dan Polda Sulawesi Selatan.

“Kami akan segera merampungkan data-data dari tim investigasi DPP-Apkan dan segera melaporkan dugaan pelanggaran pembangunan gedung Instalasi Gizi Rumah Sakit Daya Makassar pada Polda dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam waktu dekat ini,” tandas Ahmadi.

Menurut Ahmadi, dugaan adanya permasalahan pada proyek pembangunan gedung Instalasi Gizi Rumah Sakit Daya Makassar ini akan menjadi perhatian serius dan segera melaporkannya kepada penegak hukum.

Sementara itu, dikutip dari salah satu media online terkait persoalan pembangunan gedung Instalasi Gizi Rumah Sakit Daya Makassar, Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani mengungkapkan, hingga saat ini Penyidik Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel, terus mendalami adanya kerugian negara dalam proyek pembangunan gedung Instalasi Gizi Rumah Sakit Daya Makassar tersebut.

Ia mengatakan, untuk mengetahui adanya kerugian negara pada proyek itu, pihak penyidik telah minta bantuan kepada ahli kontruksi.

“Kan ada laporan masuk di Polda. Dalam laporan itu, proyek tersebut baru 80% penyelesaiannya tapi telah dibayarkan 100%. Kita minta bantua ahli kontruksi untuk mengetahui kebenaran hal tersebut, ” kata Dicky, Jumat (2/3/18).

Dicky menerangkan, terkait permasalahan itu pihak penyidik Polda telah memeriksa Dirut RS Daya, dr Ardin Sani. Hanya saja dalam pemeriksaan dr Ardin Sani, dia membantah hal itu. Sehingga untuk membuktikannya butuh bantuan ahli kontruksi.

“Ahli kontruksi yang tahu soal itu. Kalau sudah ada dari pihak ahli kontruksi, nanti pihak BPKP yang menghitung kerugian negaranya. Kalaupun hasilnya tidak ada kita akan sampaikan ke publik, begitupun sebaliknya, ” terangnya. (LAPORAN :AMIN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here