Tindakan Money Politic Terkesan Lamban, Demonstran Ancam Panwas

0
33

PAREPARE, Cyberpare.Com — Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pemilu Damai, kembali mendatangi Kantor Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu), di Jalan Lasiming Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Senin (9/4/2018).

Mereka menuntut, Panwaslu bisa segera memproses kasus dugaan money politic yang diungkap warga CempaE, terjadi di Posko Induk pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare, Taufan Pawe-Pangerang Rahim (TP), Jumat malam lalu.

Usai menggelar aksi demo serupa, Minggu kemarin, kali ini gelombang protes semakin besar seiring berlipatnya massa yang hadir dalam demonstrasi. Jika kemarin mereka dibatasi 50 orang saja, kali ini massa yang hadir mencapai 400-an warga.

Demonstrasi berlangsung pukul 10.00 Wita hingga 11.30 Wita. Aksi itu mendapat pengawalan ketat aparat Polres Parepare.

Demonstran yang tidak terima sikap diam Panwaslu, nyaris saja menerobos masuk, bahkan mereka meneriakkan ‘bakar kantor panwaslu’ kalau mereka di dalam bekerja karena diintimidasi.

Namun kondisi perlahan dingin setelah perwakilan demonstran masuk ke dalam kantor Panwaslu. Adapun hasil kesepakatan antara Panwaslu dan demonstran, terkait proses penanganan kasus dugaan money politic, disepakati besok malam (selasa malam, red) pukul 00.00 Wita, sudah ada kepastian dari pihak Panwaslu.

“Menurut Undang-Undang, waktu pemeriksaan tiga hari ditambah dua hari. Jadi besok malam tepat pukul 00.00 Wita itu sudah lima hari. Jika tidak ada kejelasan, kita akan menduduki kantor Panwaslu sampai selesai pilkada,” tegas koordinator aksi, HM Said Amry dalam orasinya.

Warga membawa spanduk bernada protes, serta melakukan orasi secara bergiliran diatas mobil pick-up. Berturut-turut berorasi, politisi PPP Ustadz Toba, Zainal Aziz Mandeng, Ketua RW Tonrangeng Sappe, Ketua Indonesian Care Andi Ilham, dan Ketua Lando Maddusila HM Said Amry. Aksi tersebut juga dihadiri tokoh agama H Abdul Rahman Mappagiling, serta sejumlah tokoh masyarakat.

“Kami kembali menutut kasus money politic segera diusut tuntas, yang hingga kini belum ada perkembangan berarti,” kata Said Amry.

Pihaknya juga meminta agar pelaku money politic yang didapat oleh warga segera diamankan. Pasalnya, mereka khawatir adanya permainan dibalik oknum-oknum yang sebenarnya bertanggungjawab.

“Jangan sampai ada intimidasi, ada ancaman, ada permainan dibelakang. Jika kami temukan, kami tidak segan-segan menduduki kantor Panwaslu, menuntut ketua dan anggota Panwaslu mundur atau dimundurkan. JIka sudah begini, bagi kami tidak akan ada lagi komitmen Pilkada damai,” ancamnya.

Ustadz Toba dalam orasinya menegaskan, dalam kasus money politic ini akan terus dikawal, jangan sampai ada intimidasi, permainan busuk ataupun bisik-bisik oknum tidak bertanggungjawab dengan Panwaslu.

Dia meminta kepada aparat yang berwenang agar Lasalama sebagai kunci supaya didatangkan dan diamankan.

“Kami dapat info dari warga CempaE, Lasalama sudah hilang di rumahnya, itu menurut saksi dekat rumah Lasalama,” terangnya.

Ketua RW Tonrangeng, Sappe mengingatkan, jangan sampai Panwaslu terintimidasi dan terbayar sehingga mengorbankan masyarakat Parepare dan tidak bisa mewujudkan pilkada damai di Parepare.

“Kami ingin pilkada dan kota kami damai. Jika Panwaslu tidak bisa melakukan tugasnya sesuai Undang-Undang, maka kami akan melakukan tugas anda (Panwaslu, red). Kerjalah sesuai Undang-Undang dan jangan bekerja sesuai intimidasi,” serunya.

Ketua Infonesian Care, Andi Ilham, dalam orasinya menyebutkan, tuntutan demonstran yakni meminta adanya keadilan, kejujuran, keterbukaan, dan tidak ada kongkalikong atau permainan busuk, dalam memproses dugaan money politic.

“Bagaimana pilkada mau damai kalau Panwasnya tertutup? Apa lagi yang Panwas cari? Saksi dan barang bukti sudah ada. Seharusnya Panwas membuka diri,” ujarnya.

“Bagaimana Parepare mau maju kalau bekerja dibawah standar dan tidak sesuai SOP. Kalau Panwas sudah tidak mampu melaksanakan aturan sesuai Undang-Undang dan fungsinya, letakkan saja jabatan. Buktinya, hampir setiap kampanye terjadi pelanggaran dan lambat direspon Panwas,” kritiknya.

Kapolres Parepare, AKBP Pria Budi yang dikonfirmasi terkait aksi demontrasi mengungkapkan, ratusan orang demonstran menanyakan perkembangan kasus dugaan money politik, mereka sudah diterima anggota Panwaslu dan sudah ada kesepakatan.

“Alhamdulillah hari ini kami selesai mengamankan unjukrasa terkait indikasi plitik uang. Polres sudah lengkap terkait seluruh objek yang diamankan, baik posko posko tim maupun kegiatan kampanye,” jelasnya.

Sebelumnya, aksi serupa sudah digelar pada Minggu siang. Kasus itu berawal dari temuan, sejumlah warga memperoleh uang Rp50 ribu dalam amplop putih, usai mengikuti acara di Posko Induk Pemenangan Paslon nomor urut 1, Taufan Pawe-Pangerang Rahim (TP). Warga langsung melaporkan hal itu ke Panwaslu pada Sabtu dini hari, berikut saksi dan barang bukti amplop dan uang. (Effendy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here