Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Kadir Halid akan Bongkar Dugaan Anggaran Siluman Pada Tiga SKPD Pemprov Sulsel

0
36

Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Kadir Halid berencana akan membongkar dugaan anggaran siluman tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra kerjanya di Pemprov Sulsel. “Saya akan usut tuntas dan kita minta penegak hukum turun tangan. Karena ada unsur pidana,” kata Kadir saat ditemui di DPRD Sulsel, Jumat 8 Juni 2018.

Menguatnya dana siluman di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan Dinas Sosial, karena ada penambahan anggaran dengan program baru, tapi tak masuk dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA). Namun terlaporkan dalam Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) dari tiga OPD tersebut.

“Bukti bahwa ada program baru itu akurat dan jelas. Komisi E punya data karena empat bulan kemudian muncul di DPA,” ujar Kadir kepada media di Makassar seperti dikutip dari salah satu media online.

Ia menambahkan indikasi kuat anggaran siluman, karena RKA yang disetujui bersama Komisi E tidak terjadi perubahan Departemen Kementerian Dalam Negeri (Depdagri). “Kalau ada perubahan dari Depdagri harus konsultasi ke Komisi E. Tapi Rekomendasi Depdagri tidak ada yang dicoret dari RKA itu, lantas dari mana program baru itu muncul,” ungkap Kadir.

Ia mengaku akan mengusut tuntas, bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel soal anggaran siluman di tiga OPD tersebut. “Keputusan Banggar kita akan panggil OPD ini kembali,” tandas Kadir.

Sebelumnya, OPD Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan diduga telah menambah anggaran belanja tahun 2018 tanpa sepengetahuan dan izin DPRD Sulsel.

Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Kadir Halid membenarkan hal tersebut. Belakangan DPRD hanya menyetujui anggaran Dinas Pendidikan sebesar Rp5 milliar untuk pengadaan Pusat Sumber Belajar Virtual (PBSV). “Tapi di sini ada 17 miliar. Pertanyaannya dari mana anggarannya ini berasal ?,” tanya Kadir Halid ditemui di ruang kerjanya, Senin 4 Juni 2018.

Disdik Sulsel juga diduga mengadakan kegiatan yang tidak masuk dalam program RKA. “Selain itu, ada kegiatan intensifikasi dan perluasan akses pendidikan keaksaraan fungsional. Ini tidak ada dalam program RKA, yang nilainya 300.600.000,” ungkap Kadir Halid.

Selain dinas pendidikan, Politisi Golkar Sulsel ini juga mmembeberkan dua OPD mitra komisi E yaitu Dinas Sosial dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulsel juga melakukan penambahan anggaran tanpa persetujuan dewan.

Dispora Sulsel, DPRD menemukan dugaan penambahan anggaran pada kegiatan Bimtek Pengendalian Mutu dan Standar Prasarana Pemuda dan Olahraga.

“Di Dinas pemuda Ini nilainya 100.600.000, tidak masuk dalam RKA,” kata Kadir Halid. Adapun di Dinas Sosial Sulsel, DPRD menemukan penambahan anggaran pada item Pemeliharan Gedung Wisma PPSKW Mattiro Deceng. “Totalnya ada 4 miliar lebih atau 49.820.220.000 anggaran yang dimasukan tanpa izin DPRD,” tegas Kadir Halid. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here