Demonstran Desak Bupati Luwu Utara, Indah Putri Copot Kepala Dinas PMD dan Inspektorat

0
76

LUWU UTARA, CNEWS — Instruksi Presiden dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menerbitkan Inpres Nomor 9 Tahun 2011. Harusnya ini mendapat dukungan dan menjadi semangat oleh semua pihak dalam melakukan pemberantasan korupsi. Namun cenderung berbeda keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu dalam upaya melakukan pencegahan dan penindakan pemberantasan tindak pidana korupsi mulai dipertanyakan. Itu setelah Dinas PMD dan Inspekstorat Luwu Utara dinilai tidak bertaring dalam melakukan pemberantasan korupsi di daerah tersebut.

Beberapa kasus dan laporan masyarakat dugaan penyalah gunaan anggaran dana desa tidak pernah direspon dan tuntas. Karena itu, Bupati Indah Putri diminta turun langsung melakukan evaluasi dan mencopot Kepala Dinas PMD dan Inspektorat Luwu Utara karena selama ini terkesan tutup mata terhadap laporan warga. Demikian hal tersebut disampaikan para demonstran saat melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Luwu Utara pada, Jumat (14/9/2018).

Koordinator aksi, Zulkifli Hatta menantang Bupati Indah Putri untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan aparatur yang tidak memperkaya diri sendiri dengan melakukan penyalah gunaan anggaran pada instansi atau kantor pemerintahan. “Kami mendesak Bupati Luwu Utara untuk mencopot Kepala Dinas PMD dan Inspektorat karena beberapa laporan masyarakat yang masuk tidak pernah ditanggapi dan direspon hingga tuntas sehingga warga tidak tau, mau mengadukan setiap persoalan terkait dugaan penyalahgunaan anggaran dana desa kemana agar didengar dan ditindak lanjuti,” tandas Zulkifli.

Lebih lanjut dikatakan oleh Zulkifli pada aksi demosntrasi oleh elemen masyarakat Luwu Utara di Kantor Bupati tersebut, mereka mendesak untuk dilakukan pemeriksaan terhadap anggaran dana desa di Desa Takkalala Kecamatan Malangke. Selama ini, warga menilai dan mempertanyakan pengelolaan dan penggunaan anggaran dana desa yang kurang transparan, sehingga bukan tidak mungkin adanya dugaan penyalahgunaan anggaran.

“Kami meminta Bupati Luwu Utara untuk turun langsung memantau anggaran dana desa di Desa Takkalala, Kecamatan Malangke karena selama ini Dinas PMD dan Inspektorat tidak berdaya dan cenderung tutup mata terhadap berbagai persoalan yang muncul terkait laporan masyarakat dugaan penyalah gunaan anggaran dana desa,” pungkasnya.

Selain itu, para demonstran juga meminta pihak kepolisian dan kejaksaan Luwu Utara untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan penyelewengan anggaran dana desa, terutama desa-desa yang selama ini banyak disoroti oleh masyarakat.

(LAPORAN : SAMSIR)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here